Oleh Taufik D. Nimanuho (Mahasiswa Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang)

Naming is defining. Penamaan adalah wujud kontrol pertama kekuasaan atas apa yang ia namai. Ketika Columbus dalam pelayarannya mencapai daratan yang ia kira India (tetapi yang sekarang kita kenal sebagai benua Amerika), ia memulai penamaan terhadap tempat yang ditemuinya dengan nama-nama anggota kerajaan Spanyol, istilah-istilah atau orang-orang suci Katolik. Maka muncullah nama seperti San Salvador (In honor of Blessed Lord), Saint Mary, Puerto Maria atau Port Mary dan banyak lagi. Columbus kemudian diabadikan di Amerika Serikat oleh orang-orang setelahnya dalam nama District of Columbia atas jasanya sebagai penemu benua Amerika. Seolah daratan itu tak pernah ada sebelum kedatangannya, seolah tak pernah ada manusia lain yang tinggal di daratan itu sebelumnya.

Hal yang sama terjadi ketika bangsa Eropa tiba di Nusantara. Mereka memberi nama, mereka membuat definisi, mengelompokkan, juga membagi-bagi wilayah tanpa pernah bertanya pada orang-orang yang dari generasi ke generasi hidup di kepulauan ini. Tanpa bertanya pada orang asli, jadilah nama dan definisi itu hanya mengikuti asumsi dan sudut pandang mereka, atau bahkan hanya dibuat untuk melayani kepentingan mereka.

Penamaan menjadi arena pertarungan, penanda paling awal atas sebuah penaklukan. Lihat saja bagaimana sejarah nama Jakarta. Pada abad ke-14 namanya Sunda Kelapa. Pada abad ke-16, Fatahillah mengubah namanya jadi Jayakarta. Abad ke-17, seiring kedatangan Belanda, namanya jadi Batavia. Jepang yang hanya berkuasa dalam waktu singkat pun mengganti nama Batavia jadi Jakarta Toko Betsu Shi. Lalu memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia pun merasa harus mengganti nama-nama yang diberikan penjajah.

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa lama dengan segala kontrolnya, tampak paham betul dengan pentingnya sebuah nama. Kita tahu bagaimana politik penamaan rezim Soeharto telah menyeragamkan nama jalan-jalan utama kota-kota di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jalan Jenderal Sudirman selalu menjadi nama jalan utama di setiap kota, diikuti nama pahlawan- pahlawan lainnya – yang hampir semuanya adalah tentara. Nama Soekarno tidak pernah berdiri sendiri sebagai nama sebuah jalan atau bandara, melainkan harus bergandengan dengan nama Hatta. Jadilah: Jalan Soekarno-Hatta atau Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam penamaan,ada identitas baru yang dilekatkan yang sekaligus menggusur identitas lama. Ada ingatan kolektif yang dikubur dan diganti dengan propaganda baru. Kenapa nama jalan- jalan utama harus nama tentara, kenapa nama Soekarno harus selalu digandengkan dengan Hatta, itu semua bukan sekadar kebetulan belaka. Penguasa hendak membentuk sebuah kesadaran bersama untuk mendikte bangsa ini tentang apa dan siapa pahlawan bangsa. Ketika nama Soekarno tak pernah berdiri sendiri, itu juga bahasa penguasa untuk mengatakan: Ah, Soekarno tak ada apa-apanya jika tidak bersama Hatta. Bagaimana kota-kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua harus juga menggunakan nama-nama jalan yang ditentukan dari Jakarta, juga telah menggusur ingatan dan sejarah wilayah tersebut.

Itu baru nama jalan. Sebelum diubah Gus Dur pada 1999, Papua bernama Irian Jaya. Nama Irian Jaya yang juga pemberian Soeharto itu jelas bukan nama yang berakar dari tradisi Papua. Pelekatan kata “Jaya” yang berarti sukses, berhasil, hebat – menunjukkan kesombongan atas keberhasilan penaklukan, alih-alih merangkul dan memberi ruang. Tak cukup disitu, puncak tertinggi di Papua pun diberi nama Jaya Wijaya. Sebuah nama yang jelas lebih dekat dengan identitas Jawa, daripada Papua.

Ketika Timor-Leste dicaplok Indonesia, kata “Leste” pun segera dihilangkan, diganti dengan Timur; Timor Timur. Lagi-lagi, dalam setiap kata yang dihilangkan, ada identitas dan sejarah yang disingkirkan.

Namanya Nusantara

Pemerintahan Jokowi sudah menentukan dan mengumumkan nama untuk ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur: Nusantara. Kata Nusantara yang selama berabad-abad merujuk pada kebudayaan maritim bangsa-bangsa yang tinggal di kepulauan di wilayah Asia Tenggara – kini akan menjadi nama sebuah kota, ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kalimantan.

Pemilihan nama Nusantara jelas menunjukkan ketidakpahaman atas makna Nusantara – baik secara etimologi, sejarah, maupun politik. Nusantara yang secara harfiah bermakna antar-pulau, dalam konteks budaya dan politik adalah identitas bersama yang dimiliki bangsa-bangsa yang hidup di wilayah kepulauan ini; mulai dari wilayah Thailand bagian selatan, Malaysia, Singapura, kepulauan Indonesia, Brunei, hingga wilayah selatan Filipina.

Di saat bersamaan, memberi nama ibu kota baru yang berada di Kalimatan Timur dengan nama Nusantara, adalah praktik terbaru dari politik penamaan ala penjajah. Kekuasaan yang datang dari luar, datang ke sebuah wilayah, memberi nama wilayah itu sesuai yang diinginkan, menguasai lahan, menebang pohon, membangun rumah dan gedung, membangun kota, seolah- olah tak pernah ada manusia-manusia yang tinggal di wilayah itu sebelumnya.

Wilayah yang hendak dijadikan ibu kota baru itu bukan daerah tak bertuan dan tak bernama. Sebagian wilayah terletak di Samboja, kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara. Sudah seharusnya ibu kota baru dibangun dengan penghargaan dan pengakuan atas identitas dan sejarah manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Ketika lahan atau hutan sudah bukan lagi milik warga setempat, semestinya “nama” bisa menjadi garda terakhir pemelihara identitas dan ingatan.

Indonesia adalah imajinasi bersama bangsa-bangsa dari ujung Sumatera hingga Papua, bukan sekadar proyek penguasa dan anak-anaknya.

Terimakasih.

The post Ibu Kota Nusantara: Sebuah Politik Penamaan appeared first on APSSI.

Oleh : Isna Hanny Puspitaningtyas (Mahasiswa Jenderal Soedirman)

Pemindahan Ibu Kota Negara, Sudah Dipertimbangkan?

Kalimantan timur, tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan menjadi Ibukota Negara Baru yang selanjutnya disebut IKN. Adapun alasan yang telah disampaikan pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS diantaranya yakni pertumbuhan penduduk yang membludak. Populasi penduduk di pulau Jawa sendiri telah mencapai 56,10 persen dari total populasi penduduk Indonesia (BPS, 2020). Data tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpusat di Jawa. Selain itu, mulai dari pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi budaya dan lain sebagainya juga terpusat di Jawa.

Dilansir dari Kompas.com (2022), berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Artinya, kondisi yang demikian semakin lama akan menghambat proses berlangsungnya kehidupan. Selanjutnya soal kemacetan, status Jakarta menduduki daerah termacet peringkat ke-29 dari 389 kota di dunia (cnnindonesia.com, 2023). Sementara alasan terakhir terkait dengan potensi dan kerawanan lingkungan yang dihadapi oleh kota Jakarta sendiri seperti banjir, longsor, abrasi air laut, polusi yang sangat serius di berbagai sungai (Bappenas, 2019).

Ancaman Harmoni: Perubahan Sosial dan Ketegangan Komunitas

Dengan segala argumentasi dari urgensi pemindahan IKN tak lepas dari persoalan yang mengikutinya. Sebagai contoh timbulnya ketegangan di masyarakat. Adanya konflik sosial antara pendatang dan masyarakat lokal dapat timbul karena perbedaan budaya, nilai-nilai, dan kepentingan (Saputra, dkk, 2022). Kemungkinan dari munculnya konflik sosial di Kalimantan Timur tepatnya daerah dibangunnya IKN dan sekitarnya dapat ditinjau dengan cara berpikir tokoh Sosiologi Lewis A Coser. Dalam pandangannya, Coser berpendapat bahwa fenomena konflik sosial selalu diiringi oleh kondisi umum manusia (Andriyana & Mubarok, 2020). Menurut Coser, konflik sosial terjadi ketika terdapat persaingan atau pertentangan dalam distribusi sumber daya, kekuasaan, atau nilai-nilai antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Dilansir dari Mongabay.co.id (2022) disebutkan penuturan dari Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, pemerintah tidak memperhatikan masyarakat adat. Abdon menyoroti dengan tegas pada Undang-Undang (UU) IKN yang baru pasal 16 ayat 1 dan 3, yang mengatur mekanisme pengadaan tanah dengan hanya memperhatikan hak atas tanah masyarakat umum tanpa mempertimbangkan hak atas tanah masyarakat adat. Baginya ini menunjukkan adanya kontrol yang mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Seharusnya, keberadaan masyarakat adat dengan segala hak-hak nya dapat dihormati dan diakui.

Dalam konteks IKN ini, ketegangan atau konflik sosial dapat timbul antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. Perbedaan budaya, tradisi, dan kepentingan antara kedua kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik. Sebab, perlu dipahami bersama bahwa pemindahan ibu kota tidak sebatas secara fisik saja. Perpindahan ibu kota juga melibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan pada pola sosial, norma budaya, dan struktur ekonomi. Masyarakat lokal terancam oleh kehadiran pendatang dan khawatir akan perubahan yang signifikan dalam lingkungan sosial dan ekonomi mereka. Kehidupan yang harmonis akan terancam hingga timbul ketegangan sosial.

Menurut (Sutanto, 2022) dalam penelitiannya menyebut bahwa pemindahan sekaligus pembangunan IKN seharusnya tidak hanya soal infrastruktur fisiknya saja, tetapi juga membangun kesiapan penduduknya. Perbedaan karakteristik keduanya akan berdampak pada perubahan sosial budaya yang dikenal dengan istilah transformasi sosial budaya.

Peningkatan SDM menjadi salah satu misi negara Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerataan di sini dapat diupayakan melalui pemberian kesempatan yang seadil-adilnya untuk seluruh masyarakat. Termasuk perhatiannya pada kelas sosial menengah ke bawah. Di mana mereka tidak banyak memiliki kesempatan dalam menikmati akses-akses yang menunjang kontestasi di ibu kota negara ke depan. Dengan kata lain, pembangunan IKN seharusya mampu menyentuh pada perencanaan di taraf sosial- budaya-ekonomi yang komprehensif. Hal ini jelas akan menimbulkan perubahan yang signifikan terkait dengan meningkatnya kompleksitas yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, globalisasi hingga industrialisasi.

Peluang ekonomi untuk semua dalam salah satu prinsip ibu kota negara yang baru ini pun tidak mudah untuk dicapai. Terlebih dengan kondisi pendatang yang akan membawa budaya serba cepat, kompetitif, memiliki pengalaman kerja yang beragam, dan semacamnya. Senada dengan gagasan Pierre Bourdieu, dimana dirinya mengungkapkan bahwa model kelas sosial tidak hanya berbicara soal penentuan proletar dan borjuis dalam hal kepemilikan produksi saja. Lebih dari itu, Bourdieu melihat bahwa kelas sosial dapat terungkap melalui habitus atau kebiasaan (Fatmawati & Solikhin, 2020). Sejumlah pendatang yang nantinya akan menduduki IKN merupakan sosok-sosok terpilih (cnnindonesia.com, 2022). Tentu secara habitus, mereka satu langkah lebih maju dibanding masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Apalagi, standar negara Indonesia kerap kali berpedoman pada standar modern yang bercermin dari Barat.

Kota dengan Pembangunan Berkelanjutan?

Mengacu pada prinsip IKN Nusantara yang salah satunya berbunyi “rendah emisi karbon” menjadi suatu hal yang kerap digaungkan atau dipromosikan. Pembangkit Listrik Negara (PLN) siap mengawal pelistrikan di IKN. Listrik di IKN, oleh PLN akan dipasok dengan energi baru terbarukan (EBT) yang tanpa emisi dan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), sehingga menciptakan ekosistem perkotaan baru yang ramah lingkungan (web.pln.co.id, 2022). Namun, jika ditarik ke belakang, kendaraan yang menggunakan listrik pasti membutuhkan baterai yang bahan bakunya diambil dari bahan tambang berupa nikel.

Penggunaan kendaraan listrik di IKN merupakan keikutsertaan Indonesia dalam menyongsong tren kendaraan listrik yang dinilai hemat energi, sehingga Indonesia berupaya mempercepat produksi baterai kendaraan listrik (brin.go.id, 2022). Nikel, sebagai bahan pembuatan baterai lithium untuk kendaraan listrik akan mempengaruhi iklim pertambangan nikel di Indonesia. Perusahaan tambang akan berbondong-bondong menambang nikel pada berbagai daerah di Indonesia.

Hutan dengan segala ekosistemnya menjadi terancam atas aktivitas penambangan tersebut. Cadangan nikel yang dimiliki Indonesia sebanyak 90% tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara (kompas.com, 2022). Memang, pertambangan nikel tidak akan merugikan wilayah Kalimantan. Akan tetapi, masifnya pengerukan nikel tersebut berdampak lebih besar di daerah Sulawesi dan Maluku tersebut. Lebih dari itu, dua smelter nikel saat ini sedang dibangun di Teluk Balikpapan, salah satunya milik PT Mitra Murni Perkasa (MMP) (mongabay.co.id, 2023). Pembangunan tersebut menyebabkan adanya aktivitas pembukaan area hutan mangrove di Teluk Balikpapan. Kondisi ini mengacaukan konservasi ekosistem laut yang ada.

Penyediaan air bersih, kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan (Yahya, 2018). Artinya, pemindahan ibu kota negara sebagai pusat atau sentral pemerintahan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Tentunya perlu untuk dirancang dan

didiskusikan secara mendalam. Akan tetapi apa yang terjadi? (Erwanti & Waluyo, 2022) menyebut pembentukan UU IKN terkesan terburu-buru. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu komponen penting ini jelas berdampak pada kawasan hutan Kalimantan Timur. Diketahui, jembatan yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara pembangunannya akan mengorbankan hutan mangrove (Mongabay.co.id, 2023). Tak hanya itu, jalan tol sebagai jalur bebas hambatan ini juga dalam prosesnya telah memotong zona penyangga hutan lindung Sungai Wain, rumah bagi puluhan individu spesies rentan yang sekaligus menjadi maskot kota Balikpapan, yaitu beruang madu (Helarctos malayanus).

Prediksi Ulrich Beck Sebagai Pijakan

Segala disrupsi yang terjadi mulai dari integrasi sosial hingga pada ekologi telah diprediksi sebelumnya oleh Ulrich Beck. Beck mendefinisikan suatu keadaan di mana masyarakat mengalami risiko dari kehidupan yang semakin maju. Selanjutnya fenomena yang semacam itu disebut Beck sebagai fenomena masyarakat risiko. Dengan kata lain, semakin maju dan berkembang peradaban manusia, semakin besar pula ancaman dan kemungkinan atas ketidakpastian dalam hidup (Anugrah, dkk, 2023).

Lebih lanjut Beck menjelaskan bahwa risiko yang ia maksud akan berdampak pada rusaknya fisik lingkungan, sosial dan mental. Hal ini banyak disebabkan karena kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bahkan seksual. Apabila bercermin pada konteks pemindahan ibu kota negara, risiko yang terjadi pada masyarakat dan lingkungannya merupakan respon atas kompleksitas pola kehidupan masyarakat modern. Dalam bukunya yang berjudul “Risk of Modern Society”, Beck mengungkapkan bahwa risiko kerusakan lingkungan akan terus beroperasi dalam kehidupan masyarakat modern serta terwujud dengan wacana yang menjadi beban untuk kelangsungan hidup masyarakat (Kusviani, dkk, 2023).

Selain itu, risiko sosial pun turut mengiringi mega proyek pada kepemimpinan Jokowi ini. Risiko sosial dapat dipahami sebagai sesuatu yang nantinya memiliki konsekuensi pada gangguan pola kehidupan masyarakat. Risiko sosial ini dapat menjadi benih tumbuhnya ragam penyakit sosial, seperti halnya konflik sosial yang terjelaskan sebelumnya. Hal ini dapat diidentifikasi dari perubahan sosial yang terjadi, termasuk pergeseran nilai, perubahan struktur sosial dan timbulnya konsekuensi lain.

Namun demikian, modernisasi dan segala ancaman ketegangannya dapat berfungsi sebagai sarana bernalar kritis. Termasuk dalam hal menghadapi kontradiksi yang terjadi serta dampaknya di masa depan. Hal ini dapat diatasi bersama-sama di bawah peran ilmu pengetahuan. Maka, harus disadari dan dipahami betul aneka situasi agar risiko yang merugikan itu tidak menjadi-jadi. Berbarengan dengan risiko yang timbul, modernisasi juga mewujud dalam hal refleksivitas pada bentuk renungan, pikiran, sikap dan tindakan. Pada taraf selanjutnya masyarakat modern dapat terlibat dalam bentuk antisipasi, pengurangan dan pertimbangan untuk diambil dalam menghadapi risiko.

Pada akhirnya, risiko-risiko yang banyak muncul menciptakan lingkaran setan dalam pemindahan IKN. Kemunculan globalisasi, industrialisasi dan dominasi perusahaan besar sebagai wujud kapitalisme lanjut yang berkemungkinan terjadi nantinya dapat melanggengkan ketidaksetaraan di masyarakat. Hal ini terjadi jika kekayaan, sumber daya keterampilan terkonsentrasi di tangan sekelompok tertentu saja.

Dalam konteks ini, lingkaran setan terbentuk ketika risiko-risiko ini saling memperkuat dan memperburuk satu sama lain. Misalnya, ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh kapitalisme lanjut dapat memperburuk kerentanan kelompok-kelompok tertentu terhadap risiko lingkungan, sementara risiko lingkungan yang semakin buruk dapat memperparah ketimpangan ekonomi melalui kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko kolektif dan tanggung jawab sosial serta perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam perubahan sosial dan ekonomi untuk menghentikan spiral negatif yang ada.

The post Memori Masa Depan: Menelusuri Imajinasi Masyarakat IKN 2024 appeared first on APSSI.

Rencana Aksi Global Dan IKN 2045

Sustainable Development Goals (sdgs) mempunyai arti pembangunan berkelanjutan, ini merupakan rencana aksi global yang disusun langsung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ). Rencana yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Adapun secara umum program SDGs disusun untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor, terkhususnya di sektor sosial dan ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam rencana aksi global, dan memang sangat tepat jika 17 tujuan SDGs ini di tujukan ke negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut data dari bappenas.go.id Indonesia telah berhasil mencapai target MDGs yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, dengan upaya pencapaian target SDGs akan menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mencapai point point dalam SDGs.

Berdasarkan data dari kemenkeu tentang laporan pertemuan G20 bali membahas tentang tiga isu yang merupakan topik utama yaitu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi covid-19 dan juga peningkatan kemampuan digital dan literasi digital, serta arus data lintas batas negara. Sehingga Program SDGs dan Juga pertemuan G20 di bali mendorong Indonesia membuat inovasi baru yang memungkinkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah revolusi industri 4.0 sehingga tidak tertinggal oleh negara maju.

IKN adalah ibu kota negara yang dicetuskan pertama kali oleh presiden soekarno dan baru di laksanakan pada pemerintahan presiden jokowi, adapun alasan pemindahan ibu kota negara yang pada awalnya di Jakarta lalu ke kaltim untuk memperbaiki pemerataan sisi ekonomi,penduduk dan mengurangi ketimpangan pembangunan, juga dengan alasan lain ibu kota negara Indonesia sekarang sudah sangat padat sehingga memungkinkan akan terjadi lonjakan masyarakat yang terpusatkan di ibu kota, alasan pembangunan ikn sangat tepat jika dipadukan dengan program SDGs yang menjadi rencana aksi global, serta selaras dengan hasil pertemuan G20 Di Bali beberapa waktu lalu.

Menurut data dari ikn.go.id membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warga, dan juga bagaimana kota tersebut menjadi layak huni, humanis dan liveable, ibu kota nusantara akan menjadi kota yang inklusif, hijau dan berkelanjutan untuk dihuni oleh semua kalangan. Pernyataan diatas merupakan hasil pers bambang susantono selaku kepala otorita ibu nusantara. Namun penulis melihat beberapa hal yang akan menjadi masalah dan perlu diperhatikan dalam menuju ikn 2045.

Menurut data dari dpr.go.id SDM kaltim harus siap menyambut kepindahan ikn, prioritas kaltim menjadi daerah yang ditunjuk sebagai ibu kota nusantara harus sejalan dengan yang diharapkan oleh pemerintahan pusat karena pemindahan ibu kota memerlukan kerja sama dan koordinasi jangan sampai prosesnya menimbulkan permasalahan baru. Sehingga sdm sangat di perlukan sebagai prioritas utama untuk menjalin sinergitas antar pemerintah daerah dan pusat.

Berdasarkan data dari hasil survei badan pusat statistik (BPS) tingkat pengangguran di kaltim yaitu 5.71 persen dan ada 54 desa tertinggal, sehingga penulis menyimpulkan perlu ada keselarasan dan kesiapan masyarakat untuk membangun ibu kota negara, bagaimana bisa mewujudkan masyarakat digital sementara sdm tidak merata di kaltim. Dan kemudian dengan datangnya masyarakat luar kaltim untuk mencari mata pencaharian baru di daerah yang kemungkinan besar banyak lapangan pekerjaan. Tidak merata nya sdm akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial di masyarakat, belum lagi IKN mengambil konsep kota smart, inilah yang menjadi sorotan penulis sehingga membuat komunitas yang berkelanjutan dan merangkul pemuda di kaltim yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan apa itu literasi digital dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan masyarakat digital agar mampu bersaing di lapangan bisnis baru di IKN 2045.

Gagasan Education Digital And Youth Sustainable Community

Kesenjangan sosial yang disebabkan oleh tidak meratanya sdm harus di hindari dikarenakan konsep IKN mengusung konsep smart city sehingga memerlukan masyarakat yang mempunyai kapasitas literasi digital. Ini akan mampu menjadi kekuatan untuk membangun sektor-sektor yang tidak merata seperti perekonomian dan juga sektor lain nya. masyarakat digital akan membantu mewujudkan tujuan dari rencana aksi global SDGs dan hasil dari pertemuan G20 di bali. Pertemuan tersebut membuka peluang Indonesia untuk meminta bantuan ke negara negara maju sebagai panduan untuk menciptakan IKN sebagai superhub di Indonesia. Pusat industri akan ditujukan ke kaltim sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan bagi negara Indonesia. Satu inovasi dari penulis yaitu komunitas pemuda yang bergerak dalam edukasi digital membantu masyarakat yang tidak mempunyai literasi digital, sehingga dalam pengimplementasi kebijakan diperlukan sinergitas pemerintah, untuk ikut dalam acara workshop/sosialisasi dan lain nya. gambaran masyarakat ikn 2045 nanti akan terjadi keberagaman budaya yang akan semakin meningkat bukan hanya terdapat pada etnis tapi ekonomi dan pendidikan, dan kemudian akan menjadi tantangan besar bagi komunitas edukasi digital pemuda yang berkelanjutan.

Komunitasi edukasi digital pemuda yang berkelanjutan di tujukan kepada masyarakat lokal yang memiliki literasi digital rendah, kemudian bergerak pada pemuda sebagai agent off changes, komunitas edukasi digital merekrut pemuda- pemuda lokal yang berprestasi dan juga komunitas ini juga bertujuan menjaga integritas masyarakat Kalimantan timur sebagai daerah yang penuh kearifan lokal sehingga pemuda kaltim lah yang akan mengisi komunitas ini.

Komunitas ini diperlukan karena arah dari ikn dan konsepnya ditujukan kepada teknologi dan informasi yang semuanya berbasis digital, sementara sebahagian besar pengguna teknologi digital adalah pemuda, penggunaan literasi digital sangat diperlukan untuk membuat masyarakat jauh lebih bijak untuk mengakses teknologi. Dalam mewujudkan kota smart sinergitas bukan hanya terjalin pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja, perlu bantuan masyarakat yang akan menjadi tujuan/target untuk mencapai konsep-konsep di IKN 2045.

Strategi Mewujudkan Konsep Kota Smart Melalui Education Digital And Youth Sustainable Community

Berbagai hal harus di persiapkan  untuk mewujudkan masyarakat digital, baik konsep, sasaran, dan keperluan lain nya, dengan komunitas edukasi digital pemuda yang berkelanjutan sebagai inovasi penulis dan ditujukan kepada masyarakat lokal. Adapun berbagai cara yang mampu untuk meningkatkan literasi digital sebagai berikut:

• Memanfaatkan media sosial
• Sosialisasi literasi digital
• Memahami digital culture

3 cara ini menjadi sasaran utama dalam implementasian kegiatan komunikasi edukasi digital pemuda yang berkelanjutan, kemungkinan besar dengan adanya transformasi dari masyarakat luar ke kaltim sebagai ibu kota nusantara akan menjadi pendorong peningkatan edukasi digital di masyarakat, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan teknologi sudah tidak akan terjadi lagi, karena sudah dimudahkan dengan lingkungan yang menjual handphone ataupun alat elektronik lain nya, sehingga masyarakat tidak merasa di susahkan. Yang menjadi tantangan adalah kepenggunan internet itu dipakai secara bijak.

Berdasarkan kerangka diatas sasaran sepenuhnya kepada masyarakat lokal, dikarenakan untuk menciptakan persaingan kepada masyarakat pendatang yang kemudian akan terjadi persaingan bisnis berbasis digital ataupun sektor lain nya. Ikn juga mengedepankan literasi digital sehingga edukasi digital ini bukan hanya untuk pengembangan dalam penggunaan teknologi saja namun untuk sektor pendidikan dan berbagai kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat ikn 2045. Sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini menjadi prioritas pendukung demi terwujudnya masyarakat digital dengan memberikan data dan membantu secara finansial untuk komunitas, penulis mengharapkan kegiatan komunitas edukasi digital pemuda yang berkelanjutan bergerak di sosialisasi,workshop serta pengabdian ke daerah 3 T yang ada di kalimantan. Penulis memberikan manfaat dari komunitas ini adalah terwujudnya masyarakat digital oleh masyarakat lokal terhadap masyarakat pendatang yang mempunyai kapasitas dan daya saing.

Manfaat dari Education Digital And Youth Sustainable Community sebagai berikut:

• Dengan adanya komunitas ini membuka dan meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat lokal yang lebih terbuka dan luas jangkauan
• Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tenaga kerja untuk menambah daya saing terhadap masyarakat pendatang di IKN 2045
• Menurunkan angka kesenjangan pendikan di daerah Kalimantan , komunitas ini dapat membantu pendidikan masyarakat lokal yang pada awalnya tidak mendapat kan efek positif dari pendidikan di daerahnya hingga harus menempuh jarak yang jauh.
• Menciptakan masyarakat digital yang mampu untuk mengembangkan potensi potensi lokal berbasis teknologi digital.

Kesimpulan dan Penutup

IKN menjadi pendorong untuk mewujudkan beberapa point sdgs dan memungkinkan jika konsep kota smart yang menjadi salah satu indikator pembangunan berkelanjutan dan akan menguntungkan beberapa sektor , termasuk mencapai point ke empat pendidikan berkualitas. Serta dengan adanya ikn mewujudkan dari hasil pertemuan G20 dibali. Adanya ikn menjadi identitas nasional yang berorientasi terhadap pembangunan di Indonesia, serta dengan adanya kepenggunaan teknologi ini akan mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia. Tujuan pembangunan juga tidak akan terfokuskan ke daerah jawa lagi sesuai dengan stigma stigma provinsi lain. Ikn sebagai superhub sebagai inspirasi universal yang akan masuk ke berbagai hubungan nya dengan pembangunan ikn. Termasuk dalam kaitan sebagai kota hijau yang berkelanjutan, bertaraf hidup tinggi ini ditengah tantangan perubahan iklim di seluruh dunia dengan menggunakan teknologi.

Dalam pelaksanaan ikn ada empat platform yang terlibat dalam mewujudkan SDGs, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Sangat selaras dengan keterlibatan pembangunan ikn yang mengusung kota smart dengan gagasan penulis yaitu Education Digital And Youth Sustainable Community, harapan besar di taruhkan dalam keterlibatan beberapa pihak yaitu, pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas edukasi digital, pemuda , media dan masyarakat.bentuk partisipasi bukan hanya sebagai pendukung namun mendukung dalam penyebaran informasi, dan juga fasilitator kegiatan dan membantu finansial komunitas , dengan dibawah naungan pemangku kepentingan ini mempermudah langkah anggota komunitas mewujudkan masyarakat digital ditengah tantangan tidak merata nya sdm di Kalimantan. Keunggulan di komunitas edukasi digital pemuda ini bersifat berkelanjutan sehingga generasi yang akan datang terus mengenalkan digital dan manfaatnya bukan hanya pada anggota komunitas tetapi masyarakat yang tidak memiliki kapasitas literasi digital untuk ikut dan bersaing dengan masyarakat pendatang di ibu kota nusantara 2045. Sebagai stake holder untuk mewujudkan kegiatan dalam komunitas ini perlu keterlibatan seluruh pihak dalam elemen masyarakat yang tentunya akan mempermudah implementasi kegiatan-kegiatan yang berada di komunitas education digital and youth sustainable community.

The post EDUCATION DIGITAL AND YOUTH SUSTAINABLE COMMUNITY; Upaya Pemuda Mewujudkan Masyarakat Digital Menuju Smart IKN 2045 appeared first on APSSI.

Kebijkan pemindahan Ibu kota Indonesia menjadi salah satu program pembangunan yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Banyak pro dan kontra yang menyertai adanya kebijakan ini. Pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang sederhana karena ini berarti akan terjadi banyak pergeseran baik dari segi sosial, ekonomi, dan kultural yang selama ini terpusat di Jawa. Anggaran dana yang besar di tengah hutang negara yang tinggi, baru terlewatinya masa pandemi Covid-19 dan masih dalam tahap pemulihan di berbagai faktor membuat proyek ini banyak diragukan. Di satu sisi urgensi dari pemindahan ibu kota dianggap harus dilakukan dengan segara karena memiliki potensi strategis untuk melahirkan multiplier effect. Kalimantan Timur dipilih sebagai tempat ibu kota baru untuk mengubah pandangan jawasentris menjadi Indonesia sentris. Program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Pemindahan ibu kota negara merupakan suatu proyek dan kebijakan strategis yang prestisius. Tentu saja dalam perancangan dan pembangunannya harus dikawal dengan bijak. Permasalahan yang terjadi di ibu kota saat ini seperti kemacetan, banjir, ketimpangan sosial, polusi udara, over capacity, bahkan adanya perkiraan Jakarta akan tenggelam membuat urgensi pemindahan ibu kota semakin mendesak. Wacana besar ini selaras dengan resiko yang akan dihadapi terutama jika berkaitan dengan mitigasi bencana dan bayang-bayang eksploitasi, ditambah dengan adanya potensi perubahan iklim yang mengancam. Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana membuat upaya mitigasi menjadi sesuatu yang harus disusun secara matang. Bagaimanakah cara agar potensi bencana dapat dimitigas dan era eksploitasi dapat diakhiri sehingga konsep sustainable forest city dapat direalisasikan di IKN? Gagasan ini akan disusun menggunakan prespektif sosiologi untuk menganalisis secara komprehensif.

Pembangunan ibu kota negara merupakan proyek kompleks karena tidak hanya pembangunan secara fisik tetapi juga kontruksi sosial masyarakat terutama dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini selaras dengan Teori Konstruksi sosial oleh Peter L. Berger yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Kontruksi sosial merupakan gambaran kehidupan setiap individu terhadap lingkungannya melalui proses tiga tahapan.

Tahap pertama adalah proses eskternalisasi, dimana Masyarakat yang akan menempati ibu kota nantinya harus menyesuaikan diri dengan sosiokultural untuk membentuk modal sosial baru. Kemudian tahap objektivikasi yaitu menyatunya interaksi sosial dengan lembaga yang terinstitusionalkan dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah yang harus ditaati. Lalu yang terakhir yaitu internalisasi sebagai proses bagaimana masyarakat dapat mengidentifikasikan fungsi dan peran individu dalam upaya mitigasi bencana. Gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan awarness dalam mencegah terjadinya bencana, mengakhiri eksploitasi, dan mewujudkan keberlanjutan gagasan forest city dalam pembangunan IKN.

Pemindahan ibu kota sudah diwacanakan sejak beberapa waktu silam. Tetapi keputusan serius mengenai pemindahan ibu kota baru diambil pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Dengan berbagai pertimbangan, observasi, dan analisis yang dilakukan Kalimantan Timur menjadi wilayah yang strategis untuk pemindahan Ibu Kota Indonesia. Besarnya program ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak dan mengundang perdebatan dari berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan pemindahan ibu kota adalah kebijakan yang sangat vital bagi pembangunan sebuah negara. Pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup masyarakat seperti halnya persediaan makanan, air bersih, kelayakan infrastruktur, keamanan dari ancaman bencana, serta tunjangan fasilitas teknologi di IKN nantinya. Selain kebutuhan akan fasilitas hidup terdapat juga pertimbangan dalam hal interaksi sosial dan sumber daya manusia yang akan menempati IKN. Dengan wilayah yang baru ditempati maka masyarakat disana harus secepatnya beradaptasi untuk dapat membangun modal sosial. Kearifan lokal dari masyarakat harus dibentuk untuk menumbuhkan keharmonisan yang berpegang pada nilai dan norma di Indonesia. Sehingga masyarakat memiliki bekal modal sosial dan pengetahuan kearifan lokal yang mumpuni agar siap menghadapi ancaman bencana.

Belum lagi bahaya climate change serta permasalahan alam yang harus di ditanggulangi dan dicegah. Masyarakat Kalimantan Timur memiliki kekhawatiran terkait adanya pembangunan IKN. Memang wilayah IKN yang telah direncanakan oleh pemerintah berada pada dataran yang tinggi, akan tetapi pemukiman masyarakat pribumi sekitar wilayah tersebut berada di dataran rendah sehingga sering terjadi banjir. Masyarakat disana khawatir dengan dibangunnya IKN dapat menimbulkan bencana banjir dan bencana lainnya. .menurut data statistik yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) berbagai bencana alam telah melanda Kalimantan Timur. Terdapat 54 bencana pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebanyak 121 bencana yang terjadi. Pada tahun 2021 tercatat ada 22 bencana. Sedangkan pada tahun 2022 ada 17 bencana Hal ini mengharuskan pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai bencana alam dan memitigasi agar tidak terjadi bencana yang lebih parah akibat pembangunan IKN.

Wilayah IKN ini merupakan perhutanan yang digunakan untuk penanaman pohon akasia dan eucaliptus sebagai bahan baku kertas. Selain itu wilayah ini juga banyak terdapat area tambang batu bara yang erat kaitannya dengan eksploitasi. Karena itulah kebijakan mitigasi bencana dalam pembangunan IKN merupakan hal yang penting untuk menjamin kelayakan berdirinya sebuah ibu kota negara. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi di IKN harus mampu memberikan perlindungan dari ancaman bencana baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Kebijakan dan teknologi yang ada diharapkan bisa mengurangi bencana dan meminimalkan dampak perubahan iklim yang sedang terjadi.

Upaya mitigasi yang dilakukan dapat diadopsi dari tahapan teori konstruksi sosial yang dibawakan oleh Peter L Berger. Pada tahap pertama terdapat proses eksternalisasi dapat tercermin dari kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara. Dengan adanya UU ini maka masyarakat dan seluruh elemen negara yang terlibat harus mematuhinya. Termasuk kebijakan mengenai penataan ruang dan penanggulangan bencana pada Bab V pasal 19. Tetapi kebijakan ini masih diatur dalam narasi garis besar sehingga membutuhkan kebijakan turunan untuk upaya mitigasi bencana yang lebih tepat sasaran.

Selanjutnya pada tahapan objektivikasi dapat tercermin dari adanya dukungan pengaplikasian teknologi yang kian mutakhir. Pada ranah kebencanaan terdapat tekonologi untuk mencipatakan early warning system yang dapat dipasang pada setiap titik rawan. Kompleksitas bencana yang mungkin terjadi membuat pemasangan early warning sistem harus terintegrasi secara maksimal. Untuk itu diperlukan peta bencana yang akurat dan acsessible. Peta bencana harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap masyarakat yang meninggali ibu kota baru. Lebih jauh upaya mitigasi bencana harus dilakukan sedini mungkin untuk merancang infrastruktur yang tahan bencana dengan adaptasi model arsitektur ramah lingkungan.

Kondisi geografis Pulau Kalimantan yang banyak terdiri dari hutan, gunung, sungai, dan pantai mengharuskan rancangan bangunan yang akan dibangun memiliki teknologi tahan bencana. Dibutuhkan juga rancangan mitigasi bencana untuk mengakhiri era eksploitasi yang bertujuan

mewujudkan konsep forest city dalam pembangunan IKN. Forest city sendiri adalah sebuah konsep pembangunan yang mengelola dan menjaga ekosistem hutan untuk mengantisipasi perubahan iklim, bencana lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengedepankan asas keberlanjutan. Untuk itu diperlukan keselarasan antara rancangan mitigasi bencana dan implementasi kebijakan sehingga mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan dengan konsep forest city di IKN.

Dalam proses internalisasi yang dijelaskan oleh Berger dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk menempati ibu kota baru. Pemilihan ini berdasarkan seleksi prioritas yang diharapkan mampu memberi kesempatan untuk menciptakan masyarakat yang aware terhadap bencana. Upaya ini dapat dilakukan dengan sosialisasi secara berkelanjutan guna menumbuhkan modal sosial di masyarakat. Para korporat perusahaan yang berinvestasi dalam pembangunan IKN memiliki peran besar dalam pembangunan IKN berbasis mitigasi bencana. Dengan pemahaman dan implementasi bagi semua elemen maka akan berlangsungnya ketahanan bencana di IKN secara berkelanjutan.

Perpaduan antara smart teknologi, kesiapan infrastruktur dan pembangunan modal sosial masyarakat akan membuat bencana dapat dicegah dan dihadapi dengan kesiapan yang baik. Sehingga era eksploitasi dapat diakhiri dan dampak dari potensi terjadinya bencana bisa diminimalisir. Jika rancangan mitigasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, nantinya bisa dijadikan rujukan sebagai kota tahan bencana untuk menanggapi bencana di masa depan yang semakin tidak terelakan. Disamping itu program pembangunan ibu kota Nusantara akan dapat terealisasi dengan memiliki multiple effect yang maksimal bagi semua sektor. Sehingga cita-cita untuk membuat pembangunan menjadi Indonesia sentris bisa terwujud dengan konsep berkelanjutan.

Indonesia sebagai laboratorium bencana sudah seharusnya memiliki kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang, terutama untuk Ibu Kota Nusantara nantinya. Tingginya resiko eksploitasi ditambah dengan perubahan iklim yang kian tidak terhindarkan membuat Indonesia harus memiliki konsep pembangunan berbasis forest city. Dengan adanya pemanfaatan teknologi early warning sistem yang terintegerasi secara maksimal serta diimbangi pembangunan modal sosial masyarakatnya adalah bekal yang wajib disiapkan. Cita-cita besar untuk mengubah pembangunan menjadi Indonesia sentris dengan konsep forest city harus mampu dikonstruksikan secara sosial. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mengawal dan merealisasikan Ibu Kota Nusantara ini agar sesuai dengan gagasan yang telah disetujui. Kebijakan pembangunan yang sangat prestisius ini diharapkan mampu membangun sustainable forest city yang memiliki ketahanan bencana. (BNPB, 2023)

The post IKN DISASTER RESILIENCE: ERA MITIGASI MENGAKHIRI ERA EKPLOITASI DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE FOREST CITY appeared first on APSSI.

Metode

Survei menggunakan pendekatan statistik deskriptif non-hipotesis. Pelaksanaan survei ada di enam kluster kepulauan yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Bali-NTT-Papua dengan responden sejumlah 418. Metode pegumpulan data melalui digital simple random sampling. Margin error 5%. Survei dibagi menjadi dua kluster, yaitu (1) keberlanjutan Indonesia di tengah krisis dunia, dan (2) kelembagaan sosial perawatan lingkungan.

Kluster keberlanjutan Indonesia

Kluster ini menilai dampak krisis global dan kepemimpinan untuk menghadapi krisis demi keberlanjutan Indonesia.

Terkait Dampak negatif krisis global dalam keseharian masyarakat, mayoritas responden 28.7% merasakan penghasilan berkurang, disusul sumber bahan pokok lebih sulit 24.4% dan peningkatan konflik dalam pergaulan sehari-hari 15.07% menjadi kecenderungan dampak negatif.  Jawaban lain-lain 21.53%  mengindikasikan kompleksitas dampak negatif krisis global terhadap kehidupan masyarakat. Catatan menarik, pada situasi krisis global hanya 7.17% responden menyatakan kehilangan pekerjaan.

Sedangkan dampak positif krisis global yang paling terasa dalam keseharian, mayoritas responden 21.10% melihat tumbuhnya kreativitas berbisnis. Hal ini memberi makna bahwa masyarakat Indonesia memiliki mekanisme ekonomi yang baik dalam krisis global. Selain itu. tumbuh budaya hemat bahan makan 21.53% dan hemat energi 14.55%. Sebanyak 19.8% responden menyatakan bahwa solidaritas sosial masyarakat mencapai 19.85%. Secara umum, bagi masyarakat Indonesia krisis global direspon secara positif.

Pada pertanyaan tentang konsep kepemimpinan Indonesia yang paling dibutuhkan agar mampu menghadapi krisis global dan menjaga keberlanjutan Indonesia, sejumlah 36.84% responden mendukung konsep kepemimpinan yang ‘memperlihatkan kerja dan respon cepat menangani masalah masyarakat bawah tanpa memperhatikan SARA’. Sedangkan isu lingkungan dalam kepemimpinan nasional tampaknya mulai menjadi perhatian serius masyarakat dengan mencapai urutan kedua, yaitu 14.33%. Konsep di bawah dua isu di atas adalah pemimpin yang tegas menegakkan hukum 12.67%, dan diikuti kepemimpinan cerdas memiliki ilmu pengetahuan 12.63%.

Terkait dengan figur pemimpin bangsa yang mampu menghadapi krisis global, Ganjar Pranowo dianggap paling merepresentasikan konsep kepimpinan responden, yaitu mencapai 25.84% disusul Anies Baswedan 22.72%. Ridwan Kamil meraih 12.68% atau urutan ketiga mengalahkan Prabowo Subianto dengan 6.93% Sedangkan Khofifah Indar Parawangsa meraih 1.19%, lebih tinggi dibandingkan figur lain seperti Puan Maharani dan Muhaimiin Iskandar yang mendapat 0.48%. Namun, responden yang menjawab belum tahu sebenarnya meraih urutan ketiga, yaitu 21.78%. Hal ini merupakan indikator belum adanya keputusan memilih pemimpin nasional masih sangat besar.

Sebesar 33.27% responden  setuju dan 52.15% sangat setuju bahwa cara menghadapi krisis dunia, pemimpin harus bisa melanjutkan capaian yang sudah ada. Hal ini menandakan masyarakat melihat capaian pemerintahan saat ini mampu menghadapi krisis. Hanya 7.18% responden tidak setuju, dan 2.39% tidak tahu.

Kluster Kelembagaan sosial ingkungan

Kluster ini memperlihatkan secara umum, Indonesia masih bermasalah terkait perilaku sosial dan kebijakan perawatan lingkungan. Hal ini diperlihatkan dari sebesar 62.2% responden menyatakan bahwa elemen-elemen bangsa belum melakukan perawatan lingkungan. Hanya 22.48% responden menyatakan setuju bahwa bangsa Indonesia sudah melakukan perawatan lingkungan secara baik, dan 5.26% sangat setuju. Sedangkan terkait perilaku membuang sampah, sebanyak 55.02% responden sangat setuju, dan 36,6% setuju masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Hanya 4.3% responden menyatakan masyarakat Indonesia sudah membuang sampah secara baik (tidak sembarangan).

Novri Susan

(Sekjend APSSI)

The post Rilis Survei APSSI: Kepemimpinan dan Keberlanjutan Indonesia appeared first on APSSI.

Konsekuensi modernisme adalah kerusakan tata keadilan bagi kemanusiaan melalui kerusakan lingkungan, marjinalisasi (kekerasan) masyarakat adat, terberangusnya tata kelola berbasis lokal desa, akses pekerjaan sempit bagi masyarakat lokal, pemberangusan kebebasan berpendapat, pelanggaran HAM pemerintah atas nama kepentingan nasional dan lain sebagainya.

Pada konteks keindonesiaan, modernisme dalam ekonomi politik dan sosial kebudayaan berlangsung selama Orde Baru (1969-1998). Setelah Indonesia memasuki demokrasi, pendekatan transformasi mulai dijadikan sebagai perspektif dalam setiap periode pemerintahan. Namun tantangan dan halangan politik transformasi dalam demokrasi Indonesia masih banyak terutama, secara sosiologis, dari berbagai aktor modernisme Orde Baru.

Tantangan berkembang pada saat masyarakat dunia mengalami digitalisasi. Digitalisasi masyarakat (transforasi digital) ditandai oleh kelembagaan baru interaksi sosial, dinamika antar praktik sosial, yang mendekonstruksi tata norma dan pergeseran model kepemimpinan sosial melalui internet things termasuk paltform media sosial.

Dekonstruksi atas norma sosial melahirkan realitas post-truth dari berbagai praktik sosial dimana kebenaran informasi diabaikan, dan sentimen personal maupun kelompok lebih berpengaruh. Hal ini menjadi tantangan baru bagi upaya rekonstruksi tatanan kearifan lokal dan kemanusiaan yang melandaskan pada akar kebudayaan dan keluhuran norma-norma lama.

Walaupun berada dalam lautan tantangan jaman, perspektif transformasi tetap menjadi fondasi dalam pengelolaan negara bangsa. Kekuatan ruang publik yang diisi oleh kritisme dan aktivisme berupaya menjadi pengelola terhadap berbagai kebijakan formal maupun perilaku (praktik) seluruh aktor.

Berdasar pada komitmen atas perspektif transformasi inilah APSSI menyelenggarakan kegiatan Lokakarya dan Pengabdian Masyarakat: Strategi Transformasi Sosial Menuju Green Digital Society pada 9-11 November 2022 di Surabaya. Kegiatan pengabdian masyarakat akan menjadi penanda pelantikan pengurus APSSI yang bermakna sosiolog Indonesia bergerak langsung dalam masyarakat. Istilah green digital society merujuk pada konsep green society dan green digital yang secara mendasar adalah sistem sosial digital yang memperjuangkan keberlanjutan melalui integrasi perawatan lingkungan dan nilai lokal dalam ekonomi, politik, dan sosial kebudayaan.

Novri Susan

Sekjen APSSI

The post Sosiolog Indonesia Bergerak untuk Transformasi Sosial appeared first on APSSI.

The post Survei APSSI: Persepsi Masyarakat tentang “Kepemimpinan dan Keberlanjutan Indonesia” appeared first on APSSI.

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi politik hebat pada fase pemerintahan Soeharto. Krisi yang menyebabkan eskalasi konflik antara rakyat dan pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi masa itu memicu serangkaian aksi demonstrasi dan bahkan penjarahan serta pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa.

Ekonomi memang sangat krusial sehingga negara harus memikirkan kedaulatan ekonomi rakyat. Salah sedikit saja, akan melarikan negara tersebut ke jurang resesi dan kebangkrutan. Tentu saja bukan hanya korporasi yang berpotensi bangkrut, negara pun sama ketika gagal mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Krisis ekonomi atau krisis moneter bisa terjadi pada negara manapun, terlepas dari negara adidaya ataupun negara berkembang seperti Indonesia.

Dilansir dari Finfolk Money  17 Juni 2022, bahwa pada 16 Juni 2022, Bank Central Amerika Serikat atau dikenal juga dengan julukan The Fed, menaikan suku bunga sebesar 0,75% menjadi 1,75%. Kenaikan suku bunga tersebut merupakan kenaikan tertinggi sejak tahun 1994, dimana langkah tersebut dilakukan dengan alasan untuk meredam inflasi terburuk yang dihadapi Amerika Serikat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia?

Suku bunga bank yang lebih tinggi, akan mendorong permintaan dollar yang membuat nilai tukar dollar AS menguat 10% sejak awal 2022. Ini semua yang menyebabkan mata uang lain, seperti rupiah akan melemah. Di Indonesia, inflasi semacam ini tentunya akan menurunkan daya beli masyarakat, serta akan menimbulkan suku bunga yang menghambat investasi dan kerugian bisnis bagi para korporasi. Harga bahan pokok dan barang penunjang ikut naik, serta nilai tukar rupiah akan ditentukan oleh mata uang Amerika. Semua itu memiliki dampak cukup berat dalam jangka panjang bagi Indonesia.

Kondisi Indonesia

Namun dalam keadaan krisis yang terjadi hampir disemua negara, presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dalam pidatonya menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam proses perbaikan ekonomi dengan menunjukkan beberapa kemajuan. Pidato tersebut disampaikan pada Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kemajuan-kemajuan yang ditunjukkan oleh Jokowi, antara lain apresiasi dari dunia karena Indonesia berhasil menangani pandemi dan memulihkan ekonomi dengan cepat  termasuk nilai daya beli masyarakat berangsur pulih. Namun Indonesia tetap harus waspada terhadap risiko gejolak ekonomi global yang masih tinggi, terlebih lagi dengan kondisi politik antara Ukraina dan Rusia yang semakin memanas.

Dalam topik pertumbuhan ekonomi ini, mungkin Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan segala prestasinya. Namun, pemerintah juga perlu menyadari bahwa di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi, terdapat ancaman bencana ekologi yang akan dialami. Dalam 100 tahun terakhir, peradaban manusia berhasil menghapus angka kemiskinan hingga 90%. Mungkin ini berarti bahwa kita hidup di masa paling makmur dalam sejarah.

Berkat perkembangan ekonomi global, pesatnya teknologi dan konektivitas perdagangan yang membuat peradaban mansuia menjadi pesat berkembang. Masalahnya adalah di balik kemajuan yang kita nikmati saat ini. Terutama Indonesia yang bisa menarik sedikit napas lega karena berhasil keluar dari resesi ekonomi, terdapat konsekuensi yang harus diterima. Salah satu konsekuensi tersebut adalah kerusakan lingkungan dan suku-suku adat di Indonesia. Ini juga berarti bahwa kerusakan ekologi bahkan masalah iklim akan datang menyertai perkembangan ekonomi tersebut.

(sumber foto: Tirto.id)

Seperti kampanye #sawitbaik yang pernah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Kampanye pemerintah tersebut mungkin diharapkan bahwa sawit akan menjadi modal ekonomi Indonesia di kancah global, namun di sisi lain, kampanye tersebut pula yang membuat perusahaan sawit semakin massif merambah dan menggunduli hutan-hutan di Indonesia. Konflik akhirnya tak dapat terhindarkan, karena ada beberapa suku adat yang ikut pula digunduli atau diraksek tanah adatnya oleh perusahaan sawit tersebut. Salah satunya adalah suku Kinipan. Suku Kinipan membela tanah adatnya, namun mereka harus rela diseret oleh aparat untuk dikriminalisasi. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi justru memicu bencana ekonomi tersebar untuk masa depan.

Wacana Ekonomi

Untuk membahas persoalan ekonomi, uang, resesi dan sebagainya, pemikiran Foucault bisa digunakan. Foucault memandang bahwa realitas dunia sebagai realitas yang eksis dan diciptakan oleh kekuasaan, dimana kekuasaan itulah yang akan memproduksi dan mereproduksi pengetahuan sehingga menghasilkan wacana di tengah masyarakat.

Dalam hal ini, pidato Presiden yang sempat disinggung di atas, adalah wacana untuk dinikmati yang mampu mengkonstruksi nilai-nilai realitas sosial di tengah kehidupan masyarakat.  Karena pengetahuan masyarakat tentang negara, ekonomi negara dan sebagainya akan ditentukan oleh kontrol negara terhadap pengetahuan kita.

Seperti apa saja kandungan pidato presiden yang membaga-banggakan prestasi dalam bidang ekonomi global, pengetahuan kita akan terbatas pada apa yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo tersebut. Padahal mungkin faktanya, keadaan di dalam negeri Indonesia sendiri tidak sama dengan penyampaian-penyampaian tersebut. Ini berarti juga, negara dengan kekuasaannya yang berhak menentukan nilai “kebenaran” dan nilai “kesalahan”.

Mungkin contohnya adalah Faisal Basri dalam wawancaranya dengan Detikfinance, yang menyampaikan dan seolah-olah menampik bahwa Indonesia pada kenyataannya tidak sehebat itu di bidang ekonomi. Faisal Basri menyampaikan bahwa inflasi di Indonesia memang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain, dan ini bukan berarti Indonesia itu hebat. Menurut Faisal Basri yang merupakan seorang ekonom, kenapa itu bisa terjadi, karena banyak yang ditahan di Indonesia, seperti minyak yang ditahan, banyak penyelundupan dan sebagainya. Menurutnya juga, Indonesia tinggal menunggu waktu.

Pembahasan kali ini mengingatkan kita pada awal-awal kemunculan teori pembangunan poststruktural yang sangat erat mengkritik teori pembangunan sebelumnya dari abad reinaisance, yang dimana teori pembangunan dari abad pencerahan itu dianggap telah gagal menyelesaikan masalah masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia. Di sini, teori pembangunan poststruktural menganggap teori pembangunan sebelumnya dengan paradigma modernisasi terlalu bersifat eksistensialis, ahistoris dan terlalu ideologis. Akibatnya, teori pembangunan yang ada tidaklah berakar pada masyarakat dunia ketiga yang dibangun. Ini terbukti dengan Indonesia yang tidak berdaulat sama sekali secara ekonomi, politik dan budaya.

Ketika wacana yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengakar di tengah masyarakat Indonesia, maka kekuatan pengaruh politik Indonesia di dalam negeri akan memiliki kekuatan besar dan sulit untuk terelakan meskipun terdapat pertentangan-pertentangan dari pengetahuan yang lain. Dalam artian, wacana tersebut akan menjadi massif, terutama dalam hal ekonomi yang sedang krisis.*

* Argyo Demartoto (Dosen Program Studi Sosiologi FISIP UNS)

* Djilzaran Nurul Suhada (Mahasiswa Program Studi Magister Sosiologi FISIP UNS)

The post Refleksi Atas Pidato Kenegaraan Jokowi appeared first on APSSI.

Penegakan hukum di negeri ini memang masih layaknya pisau; tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aparat penegak hukum; mulai polisi, jaksa dan hakim, sangat begitu garang ketika menangani dan menghukum pelaku kejahatan/tindak pidana dari kaum papa. Garangnya para penegak hukum sudah dimulai sejak proses penyidikan di polisi. Sebut saja ketika ada orang miskin melakukan tindak pidana pencurian ringan –yang motifnya sering kali karena keterdesakan (baca: kemiskinan)- atau tindak pidana ringan lainnya, polisi langsung memproses hukum, bahkan kerapkali pelaku langsung di tahan. Alasan normative “kaku” yang seringkali dipakai adalah karena alasan objektif dan subjektif. Dua alasan ini yang sering pula diterapkan secara berbeda ketika menangani pelaku yang berbeda kasta. Penerapan alasan ini juga yang diterapkan pada kasus; mbah Minah, Basar-Kholil, Aal, dan kaum papa lainnya.

Sementara, sebaliknya aparat penegak hukum sangat begitu lembek dan pedang hukum terasa tumpul ketika menangani atau berhadapan dengan pelaku tindak pidana yang pelakunya dari golongan kasta atas atau pesohor. Saat ini, kasus hukum yang  menjadi sorototan publik adalah kasus artis Nikita Mirzana (NM). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian Serang Kota bermaksud untuk menangkap NM. Pada 31 Juli 2022 lalu, akhirnya polisi menangkap NM di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Tersangka NM ditangkap berkaitan dengan perkara pencemaran nama baik melalui ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra.

Proses hukum di kepolisian Serang Kota atas NM ini sempat menimbulkan kontroversi, mulai dari upaya paksa “pengepungan” NM di rumahnya, pelaporan ke Propram Polda Banten atas perlakuan polisi, sampai upaya penangkapan NM. Upaya paksa yang dilakukan pihak kepolisian atas NM lantaran NM dinilai tidak kooperatif ketika dalam proses penyidikan. Beberapa kali dipanggil selalu mangkir. Saat ditangkap, sejatinya polisi akan menahan NM, namun batal ditahan. Menurut Kabid Humas Polda Banten, Shinto Silitongan, hal tersebut dilakukan karena pertimbangan kemanusiaan dengan alasan kemanusiaan. Tersangka NM harus mendampingi tiga anaknya yang masing kecil-kecil. NM hanya diwajibkan wajib lapor. Dalam beberapa kasus hukum lainnya yang sejenis, beberapa ibu terpaksa.

Ketidakadilan Hukum

Kasus NM jika kita andingkan dengan kasus yang sama. Sebut saja misalnya, di Gowa, pada tahun 2016, Rismaya (35) seorang tersangka kasus pencurian harus mendekam di penjara bersama bayinya, Muhammad Amin yang baru berusia 10 bulan. Bayi malang ini harus ikut merasakan ekstrimnya suasana dibalik jeruji penjara karena ketergantungan sang bayi terhadap ASI ibunya. Di Lampung, pada awal Juni 2022 lalu akibat permohonan penangguhan penahanannya ditolak,  seorang ibu muda terpaksa masuk tahanan bersama bayinya yang masih berusia 2 tahun. Pihak Kejaksanaan Negeri Bandar Lampung, menolak penangguhan ibu tersebut sebagai tersangka dalam kasus peredaran obat pelangsing ilegal (JP, 2/6/2022). Dan masih banyak kasus serupa; sama-sama terkena pidana, pelakunya sama-sama seorang ibu yang punya anak, tetapi status sosialnya yang berbeda. Tersangka yang satu pesohor, tersangka satunya kaum papa. Apakah karena beda status sosial ini, menjadikan perlakuan hukumnya berbeda?.

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP, penyidik berwenang melakukan penahanan atas tersangka kejahatan karena beberapa hal yaitu, khawatir tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindakan pidana. Dalam kasus NM, mulai proses hukum (baca: penyidikan) di kepolisian, sang tersangka tidak ditahan dengan alasan subjektif polisi. Bagi polisi, pelaku tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak melakukan perbutan yang sama. Dalam proses penyidikan di kepolisian, sangat kelihatan sekali perlakuan yang berbeda dengan kebanyakan pelaku yang lainnya dengan kasus yang sama. Apalagi NM dinilai tidak kooperatif dan seringkali terlibat kasus hukum. Perlakuan hukum ini tentunya sangat menciderai rasa keadilan masyarakat, jika dibandingkan dengan kasus yang sejenis diatas, tetapi tersangka ditahan. Bagaimana seandanya kasus yang sama dialami oleh selain NM. Dan fakta membuktikan, dengan kasus yang sama, pelakunya ditahan.

Keadilan hukum bagi kebanyakan masyarakat bagaikan sesuatu barang yang mahal, sebaliknya barang murah bagi segelintir orang (baca: elit atau pesohor). Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan akses politik dan ekonomi saja. Kondisi ini sesuai dengan ilustrasi dari Donald Black (1976:21-23), ada kebenaran sebuah dalil, bahwa Downward law is greater than upward. Maksudnya, tuntutan-tuntutan atau gugatan oleh seseorang dari kelas atas atau kaya terhadap mereka yang berstatus rendah atau miskin akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi, namun tidak demikian yang sebaliknya. Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau miskin sangat sulit untuk mendapatkannya (Wignjosoebroto, 2008:187).

Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya pelbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di pelbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Menurut Ahmad Ali (2005), supremasi hukum dan keadilan hukum yang menjadi dambaan masyarakat tak pernah terwujud dalam realitas riilnya, keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk.

Ketidakadilan hukum menjadi kata kunci untuk menjelaskan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Gambaran ini yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia (Rahardjo, 2010:17). Praktik-praktik penegakkan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah.

Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang, antara mereka yang berkuasa dan yang tak punya kuasa. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, kenyataannya, hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Menurur Star dan Collier (1985:3), dalam pandangan paradigma hukum kritikal, hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral, tetapi merupakan “sesuatu” yang diciptakan oleh suatu badan hukum dengan tujuan memberi keuntungan kepada sekelompok orang di atas kerugian sekelompok orang yang lain.

Hukum bagi pendekatan kritik sebagai cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tertib yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lain. Sementara dalam pandangan Wallace dan Wolf (1980:99), hukum tidak dipandang sebagai norma yang berasal dari konsensus sosial, tetapi ditentukan dan dijalankan oleh kekuasaan, dan substansi hukum dijelaskan dari kacamata kepentingan mereka yang berkuasa.

Penulis adalah Dosen Sosiologi Hukum FISIP UWK Surabaya, Penulis Buku : Hukum dan Keadilan MAsyarakat (2020)

The post Menyorot Kasus Hukum Nikita Mirzani, Ketika Hukum Tumpul Ke Atas appeared first on APSSI.

Pic: katadata.com

portalapssi— Selama ini, Indonesia digambarkan sebagai negara dunia ketiga, atau disebut juga sebagai negara periferi. Indonesia sebagai negara dunia ketiga hanya mendapatkan porsi sebagai negara produksi dan reproduksi, dengan alat dan modal dari orang-orang yang berasal dari dua negara dunia yang lain yaitu negara semi-feri dan negara inti atau core. Itulah yang digambarkan oleh Emanuel Wellerstein pada teorinya mengenai konsep dunia. Sampai saat ini, Indonesia masih saja berjalan sebagai negara periferi dan bahkan itu semua didukung oleh pemerintah pusat dengan diciptakannya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja demi mempermudah investor dari negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu adakah perubahan yang terjadi?

Belakangan ini muncul fenomena Citayam Fashion Week (CFW) yang merupakan sekumpulan anak muda yang mencari eksistensi diri di ruang publik Jakarta. CFW muncul dibarengi dengan hadirnya pro juga kontra. Sebagian masyarakat memuji kehadiran Bonge, Kurma dan anak muda lain yang tergabung pada kumpulan tersebut, namun sebagian juga mencela bahkan lebih parah lagi menempelkan stigma negatif. Sebenarnya, fenomena ini hampir mirip dengan fenomena awal mula kemunculan komunitas punk di Inggris dan komunitas Harajuku di Jepang, dimana banyak anak muda yang berpenampilan nyentrik dan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Komunitas-komunitas itu hadir sebagai protes sosial terhadap orang-orang berpenampilan rapi yang terkekang oleh sistem. Kita anggap saja anak muda yang tergabung sebagai kelompok CFW itu hadir sebagai aksi melangsungkan protes terhadap minimnya ruang publik yang nyaman dan aman bagi masyarakat di kota-kota lain, sehingga mereka memilih Jalan Sudirman sebagai tempat yang cocok untuk dijadikannya ruang publik.

Sebenarnya, awal mula hadirnya CFW ini bukan untuk melakukan fashion show layaknya model di atas catwalk, namun mereka yang notabene berdomisili di luar Jakarta hanya memerlukan tempat untuk nongkrong dan membuat konten demi memberi asupan gizi bagi media sosialnya. Orang-orang yang melek konten akhirnya datang dan membuat konten tentang mereka, sehingga CFW banyak dikenali oleh masyarakat karena gaya penampilannya yang modis dan stylish. Masyarakat atau netizen mulai membanding-bandingkannya dengan model ala orang Perancis atau bisa kita sebut, Paris Fashion Week. Disitulah beberapa dari mereka mulai melakukan fashion show di zebra cross layaknya model dengan banyak kamera disekelilingnya.

Hal yang perlu disepakati disini ialah kehadiran CFW memberikan dampak positif bagi kita sebagai orang-orang yang jelas memerlukan ruang publik untuk bersosialisasi. Manfaat yang tidak terelakkan lagi, salah satunya adalah dengan viralnya sub-kultur tersebut, CFW mulai diperhatikan oleh beberapa Kepala Daerah dan Menteri. Diantaranya adalah Gubernur Jakarta sendiri yang menanggapi hal tersebut dengan positif, Gubernur Jawa Barat yang turut mengikuti Fashion Show di trotoar Jalan Sudirman, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjanjikan beasiswa bagi para pemuda CFW dan Wali Kota Depok yang berniat memperlebar trotoar selebar empat meter di kotanya agar masyarakat Depok dapat nyaman dalam ruang publik kota tersebut.

Jadi, masyarakat Indonesia sebagai masyarakat negara dunia ketiga yang tidak dapat terbantahkan lagi, juga mampu mengadopsi tren-tren yang negara inti ciptakan. Bonge, Kurma, Roy dan Jeje dapat meniru tren fashion yang mereka inginkan dengan tujuan meraih atensi publik baik melalui media sosial maupun dunia nyata yang berhadapan langsung dengan dirinya dan juga dengan modal yang dapat dijangkau. Stigma Indonesia sebagai negara pekerja, sedikit berubah dengan adanya sub-kultur CFW, contohnya adalah ketika ada salah satu media Jepang yang mengangkat isu tersebut dan membanding-bandingkan pemuda CFW dengan sub-kultur yang ada di negaranya yaitu Harajuku.

Di masa lalu, Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, pernah memiliki harapan agar dapat menjadikan Jakarta sebagai kota budaya, seperti New York di Amerika. Maka dari itu, Soekarno menujuk langsung seorang pegiat seni dari Lembaga Kebudayaan Rakyat bernama Henk Ngantung (Hendrik Hermanus Joel Ngantung) untuk menjadi Gubernur Jakarta kala itu. Secara tidak langsung, cita-cita Soekarno tersebut diwujudkan dengan hadirnya sub-kultur CFW di ruang publik yang baik seperti Jalan Sudirman. CFW jelas berasal dari masyarakat menengah ke bawah, dari akar rumput, ide yang muncul secara organik dan alami sebagai protes bagi para Kepala Daerah untuk dapat menyediakan ruang publik yang baik, nyaman dan aman.

Sayangnya ide organik yang berasal dari akal rumput tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh brand-brand besar dan bahkan sampai ada yang menyewa model sungguhan untuk catwalk di zebra cross Jalan Sudirman. Brand-brand tersebut merasuk ke kelompok mereka tanpa mereka sadari, dengan cara membuat konten membagi-bagikan baju dan menyuruh mereka bergaya sebagai model dengan tujuan brand tersebut mendapatkan pasar dan jaringan yang lebih luas. Pengusaha di bidang entertainment pun tidak mau kalah, PT. Tiger Wong Entertaintment dengan mudahnya mendaftarkan CFW sebagai Hak Kekayaan Intelektual ke lembaga yang bertanggung jawab atas hal itu, sehingga CFW nantinya akan menjadi merek milik perusahaannya. Sekali lagi kita dapat melihat kepicikan kapitalisme, ide yang berasal secara alami dari akar rumput pun dapat mereka klaim sebagai hak milik dirinya pribadi.

Henri Lefebvre pernah mengemukakan idenya perihal hak atas kota, dimana menurutnya hak atas kota harus mencakup hak terhadap kota sebagai sesuatu yang nyata dan disadari. Hak tersebut harus hadir dengan segala kerumitannya pada saat ini dan harus pula dapat memperbaharui kota tersebut berdasarkan konteks ekonomi politik yang update. Dengan ini berarti berbagai kalangan masyarakat yang ada, tanpa terkecuali, tanpa memisahkan mana si miskin dan mana si kaya, harus pula mendapatkan akses yang setara, hak yang setara dan terlebih lagi berhak berkontribusi untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut. Ini juga berarti bahwa tidak ada yang salah sama sekali dengan hadirnya sub-kultur CFW yang memilih Jalan Sudirman sebagai tempat mereka menikmati ruang publik, karena kehadirannya pun dapat menciptakan pengaruh yang positif bagi semua kalangan masyarakat. Misal, para pengusaha brand fashion dan entertaintment dengan gaya kapitalismenya, mereka dapat berlaku seolah berkontribusi pada mereka juga mengharapkan pasar brandnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Manfaat lainnya adalah, masyarakat menjadi paham akan pentingnya ruang publik, tertatanya kota agar dapat menjadi ruang yang nyaman, aman dan baik untuk melakukan sosialisasi.

Kota milik semua warganya tanpa harus terkotak-kotakkan dengan daerah dimana kita berasal, masyarakat membayar pajak demi terciptanya ruang publik yang baik kepada negara, maka dari itu biarkan saja CFW ada dan hadir ditengah-tengah kita. Jika nanti sub-kultur seperti CFW ini menjamur di berbagai kota selain Jakarta, kita semua dapat indikasikan hal itu sebagai keberhasilan kota-kota di Indonesia dapat menciptakan ruang publik yang baik, nyaman dan aman bagi semua warganya.

Penulis :

Argyo Demartoto adalah Dosen Sosiologi FISIPOL Universitas Sebelas Maret

Djilzaran Nurul Suhada adalah Mahasiswa Program Magister FISIPOL Universitas Sebelas Maret

The post Citayam Fashion Week: Keberhasilan Jakarta Menciptakan Ruang Publik ? appeared first on APSSI.