The post KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI (KNS) XI appeared first on APSSI.

Dalam paparannya, Harmona Daulay tekankan pentingnya revisi kurikulum untuk menjawab tantangan kebutuhan lapangan kerja.

Acuan perubahan kurikulum dapat dimulai dari proses belajar-mengajar yang menekankan strategi, media dan assessment.

Kemudian, Capaian pembelajaran dan profil lulusan juga menjadi point penting untuk mempersiapkan lulusan yang mampu beradaftasi dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja.

Menurut ketua prodi sosiologi FISIP UTU Dr. Akmal Saputra,M.A Sekretaris Prodi Ibu Yenni Sri lestari menjelaskan bahwa FGD ini bertindak sebagai moderator Sopar Sinambela, M.Si juga dikiuti oleh ketua program studi Ilmu Administrasi Negara Bapak Nodi Marefanda dan akademisi lainnya ini dilakukan selama satu hari sebagai lanjutan kegiatan FGD yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan para stake holder pemerintah, mitra atau pengguna lulusan yang berasal dari berbagai dunia usaha dan dunia industry yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya untuk menampung input terkait pentingnya perubahan kurikulum.

Lebih lanjut Akmal Saputra menegaskan bahwa hasil FGD ini sangat penting dijadikan sebagai referensi untuk merevisi dan mengembangkan kurikulum sosiologi yang bersandar pada core agro and marine sebagai Visi dan Misi UTU.

The post Ketua APSSI Narasumber Workshop Kurikulum Prodi Sosiologi Fisip UTU appeared first on APSSI.

Oleh Taufik D. Nimanuho (Mahasiswa Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang)

Naming is defining. Penamaan adalah wujud kontrol pertama kekuasaan atas apa yang ia namai. Ketika Columbus dalam pelayarannya mencapai daratan yang ia kira India (tetapi yang sekarang kita kenal sebagai benua Amerika), ia memulai penamaan terhadap tempat yang ditemuinya dengan nama-nama anggota kerajaan Spanyol, istilah-istilah atau orang-orang suci Katolik. Maka muncullah nama seperti San Salvador (In honor of Blessed Lord), Saint Mary, Puerto Maria atau Port Mary dan banyak lagi. Columbus kemudian diabadikan di Amerika Serikat oleh orang-orang setelahnya dalam nama District of Columbia atas jasanya sebagai penemu benua Amerika. Seolah daratan itu tak pernah ada sebelum kedatangannya, seolah tak pernah ada manusia lain yang tinggal di daratan itu sebelumnya.

Hal yang sama terjadi ketika bangsa Eropa tiba di Nusantara. Mereka memberi nama, mereka membuat definisi, mengelompokkan, juga membagi-bagi wilayah tanpa pernah bertanya pada orang-orang yang dari generasi ke generasi hidup di kepulauan ini. Tanpa bertanya pada orang asli, jadilah nama dan definisi itu hanya mengikuti asumsi dan sudut pandang mereka, atau bahkan hanya dibuat untuk melayani kepentingan mereka.

Penamaan menjadi arena pertarungan, penanda paling awal atas sebuah penaklukan. Lihat saja bagaimana sejarah nama Jakarta. Pada abad ke-14 namanya Sunda Kelapa. Pada abad ke-16, Fatahillah mengubah namanya jadi Jayakarta. Abad ke-17, seiring kedatangan Belanda, namanya jadi Batavia. Jepang yang hanya berkuasa dalam waktu singkat pun mengganti nama Batavia jadi Jakarta Toko Betsu Shi. Lalu memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia pun merasa harus mengganti nama-nama yang diberikan penjajah.

Pemerintahan Soeharto yang berkuasa lama dengan segala kontrolnya, tampak paham betul dengan pentingnya sebuah nama. Kita tahu bagaimana politik penamaan rezim Soeharto telah menyeragamkan nama jalan-jalan utama kota-kota di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jalan Jenderal Sudirman selalu menjadi nama jalan utama di setiap kota, diikuti nama pahlawan- pahlawan lainnya – yang hampir semuanya adalah tentara. Nama Soekarno tidak pernah berdiri sendiri sebagai nama sebuah jalan atau bandara, melainkan harus bergandengan dengan nama Hatta. Jadilah: Jalan Soekarno-Hatta atau Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam penamaan,ada identitas baru yang dilekatkan yang sekaligus menggusur identitas lama. Ada ingatan kolektif yang dikubur dan diganti dengan propaganda baru. Kenapa nama jalan- jalan utama harus nama tentara, kenapa nama Soekarno harus selalu digandengkan dengan Hatta, itu semua bukan sekadar kebetulan belaka. Penguasa hendak membentuk sebuah kesadaran bersama untuk mendikte bangsa ini tentang apa dan siapa pahlawan bangsa. Ketika nama Soekarno tak pernah berdiri sendiri, itu juga bahasa penguasa untuk mengatakan: Ah, Soekarno tak ada apa-apanya jika tidak bersama Hatta. Bagaimana kota-kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua harus juga menggunakan nama-nama jalan yang ditentukan dari Jakarta, juga telah menggusur ingatan dan sejarah wilayah tersebut.

Itu baru nama jalan. Sebelum diubah Gus Dur pada 1999, Papua bernama Irian Jaya. Nama Irian Jaya yang juga pemberian Soeharto itu jelas bukan nama yang berakar dari tradisi Papua. Pelekatan kata “Jaya” yang berarti sukses, berhasil, hebat – menunjukkan kesombongan atas keberhasilan penaklukan, alih-alih merangkul dan memberi ruang. Tak cukup disitu, puncak tertinggi di Papua pun diberi nama Jaya Wijaya. Sebuah nama yang jelas lebih dekat dengan identitas Jawa, daripada Papua.

Ketika Timor-Leste dicaplok Indonesia, kata “Leste” pun segera dihilangkan, diganti dengan Timur; Timor Timur. Lagi-lagi, dalam setiap kata yang dihilangkan, ada identitas dan sejarah yang disingkirkan.

Namanya Nusantara

Pemerintahan Jokowi sudah menentukan dan mengumumkan nama untuk ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur: Nusantara. Kata Nusantara yang selama berabad-abad merujuk pada kebudayaan maritim bangsa-bangsa yang tinggal di kepulauan di wilayah Asia Tenggara – kini akan menjadi nama sebuah kota, ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kalimantan.

Pemilihan nama Nusantara jelas menunjukkan ketidakpahaman atas makna Nusantara – baik secara etimologi, sejarah, maupun politik. Nusantara yang secara harfiah bermakna antar-pulau, dalam konteks budaya dan politik adalah identitas bersama yang dimiliki bangsa-bangsa yang hidup di wilayah kepulauan ini; mulai dari wilayah Thailand bagian selatan, Malaysia, Singapura, kepulauan Indonesia, Brunei, hingga wilayah selatan Filipina.

Di saat bersamaan, memberi nama ibu kota baru yang berada di Kalimatan Timur dengan nama Nusantara, adalah praktik terbaru dari politik penamaan ala penjajah. Kekuasaan yang datang dari luar, datang ke sebuah wilayah, memberi nama wilayah itu sesuai yang diinginkan, menguasai lahan, menebang pohon, membangun rumah dan gedung, membangun kota, seolah- olah tak pernah ada manusia-manusia yang tinggal di wilayah itu sebelumnya.

Wilayah yang hendak dijadikan ibu kota baru itu bukan daerah tak bertuan dan tak bernama. Sebagian wilayah terletak di Samboja, kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara. Sudah seharusnya ibu kota baru dibangun dengan penghargaan dan pengakuan atas identitas dan sejarah manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Ketika lahan atau hutan sudah bukan lagi milik warga setempat, semestinya “nama” bisa menjadi garda terakhir pemelihara identitas dan ingatan.

Indonesia adalah imajinasi bersama bangsa-bangsa dari ujung Sumatera hingga Papua, bukan sekadar proyek penguasa dan anak-anaknya.

Terimakasih.

The post Ibu Kota Nusantara: Sebuah Politik Penamaan appeared first on APSSI.

Oleh : Isna Hanny Puspitaningtyas (Mahasiswa Jenderal Soedirman)

Pemindahan Ibu Kota Negara, Sudah Dipertimbangkan?

Kalimantan timur, tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan menjadi Ibukota Negara Baru yang selanjutnya disebut IKN. Adapun alasan yang telah disampaikan pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS diantaranya yakni pertumbuhan penduduk yang membludak. Populasi penduduk di pulau Jawa sendiri telah mencapai 56,10 persen dari total populasi penduduk Indonesia (BPS, 2020). Data tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpusat di Jawa. Selain itu, mulai dari pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi budaya dan lain sebagainya juga terpusat di Jawa.

Dilansir dari Kompas.com (2022), berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Artinya, kondisi yang demikian semakin lama akan menghambat proses berlangsungnya kehidupan. Selanjutnya soal kemacetan, status Jakarta menduduki daerah termacet peringkat ke-29 dari 389 kota di dunia (cnnindonesia.com, 2023). Sementara alasan terakhir terkait dengan potensi dan kerawanan lingkungan yang dihadapi oleh kota Jakarta sendiri seperti banjir, longsor, abrasi air laut, polusi yang sangat serius di berbagai sungai (Bappenas, 2019).

Ancaman Harmoni: Perubahan Sosial dan Ketegangan Komunitas

Dengan segala argumentasi dari urgensi pemindahan IKN tak lepas dari persoalan yang mengikutinya. Sebagai contoh timbulnya ketegangan di masyarakat. Adanya konflik sosial antara pendatang dan masyarakat lokal dapat timbul karena perbedaan budaya, nilai-nilai, dan kepentingan (Saputra, dkk, 2022). Kemungkinan dari munculnya konflik sosial di Kalimantan Timur tepatnya daerah dibangunnya IKN dan sekitarnya dapat ditinjau dengan cara berpikir tokoh Sosiologi Lewis A Coser. Dalam pandangannya, Coser berpendapat bahwa fenomena konflik sosial selalu diiringi oleh kondisi umum manusia (Andriyana & Mubarok, 2020). Menurut Coser, konflik sosial terjadi ketika terdapat persaingan atau pertentangan dalam distribusi sumber daya, kekuasaan, atau nilai-nilai antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Dilansir dari Mongabay.co.id (2022) disebutkan penuturan dari Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, pemerintah tidak memperhatikan masyarakat adat. Abdon menyoroti dengan tegas pada Undang-Undang (UU) IKN yang baru pasal 16 ayat 1 dan 3, yang mengatur mekanisme pengadaan tanah dengan hanya memperhatikan hak atas tanah masyarakat umum tanpa mempertimbangkan hak atas tanah masyarakat adat. Baginya ini menunjukkan adanya kontrol yang mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Seharusnya, keberadaan masyarakat adat dengan segala hak-hak nya dapat dihormati dan diakui.

Dalam konteks IKN ini, ketegangan atau konflik sosial dapat timbul antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. Perbedaan budaya, tradisi, dan kepentingan antara kedua kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik. Sebab, perlu dipahami bersama bahwa pemindahan ibu kota tidak sebatas secara fisik saja. Perpindahan ibu kota juga melibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan pada pola sosial, norma budaya, dan struktur ekonomi. Masyarakat lokal terancam oleh kehadiran pendatang dan khawatir akan perubahan yang signifikan dalam lingkungan sosial dan ekonomi mereka. Kehidupan yang harmonis akan terancam hingga timbul ketegangan sosial.

Menurut (Sutanto, 2022) dalam penelitiannya menyebut bahwa pemindahan sekaligus pembangunan IKN seharusnya tidak hanya soal infrastruktur fisiknya saja, tetapi juga membangun kesiapan penduduknya. Perbedaan karakteristik keduanya akan berdampak pada perubahan sosial budaya yang dikenal dengan istilah transformasi sosial budaya.

Peningkatan SDM menjadi salah satu misi negara Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerataan di sini dapat diupayakan melalui pemberian kesempatan yang seadil-adilnya untuk seluruh masyarakat. Termasuk perhatiannya pada kelas sosial menengah ke bawah. Di mana mereka tidak banyak memiliki kesempatan dalam menikmati akses-akses yang menunjang kontestasi di ibu kota negara ke depan. Dengan kata lain, pembangunan IKN seharusya mampu menyentuh pada perencanaan di taraf sosial- budaya-ekonomi yang komprehensif. Hal ini jelas akan menimbulkan perubahan yang signifikan terkait dengan meningkatnya kompleksitas yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, globalisasi hingga industrialisasi.

Peluang ekonomi untuk semua dalam salah satu prinsip ibu kota negara yang baru ini pun tidak mudah untuk dicapai. Terlebih dengan kondisi pendatang yang akan membawa budaya serba cepat, kompetitif, memiliki pengalaman kerja yang beragam, dan semacamnya. Senada dengan gagasan Pierre Bourdieu, dimana dirinya mengungkapkan bahwa model kelas sosial tidak hanya berbicara soal penentuan proletar dan borjuis dalam hal kepemilikan produksi saja. Lebih dari itu, Bourdieu melihat bahwa kelas sosial dapat terungkap melalui habitus atau kebiasaan (Fatmawati & Solikhin, 2020). Sejumlah pendatang yang nantinya akan menduduki IKN merupakan sosok-sosok terpilih (cnnindonesia.com, 2022). Tentu secara habitus, mereka satu langkah lebih maju dibanding masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Apalagi, standar negara Indonesia kerap kali berpedoman pada standar modern yang bercermin dari Barat.

Kota dengan Pembangunan Berkelanjutan?

Mengacu pada prinsip IKN Nusantara yang salah satunya berbunyi “rendah emisi karbon” menjadi suatu hal yang kerap digaungkan atau dipromosikan. Pembangkit Listrik Negara (PLN) siap mengawal pelistrikan di IKN. Listrik di IKN, oleh PLN akan dipasok dengan energi baru terbarukan (EBT) yang tanpa emisi dan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), sehingga menciptakan ekosistem perkotaan baru yang ramah lingkungan (web.pln.co.id, 2022). Namun, jika ditarik ke belakang, kendaraan yang menggunakan listrik pasti membutuhkan baterai yang bahan bakunya diambil dari bahan tambang berupa nikel.

Penggunaan kendaraan listrik di IKN merupakan keikutsertaan Indonesia dalam menyongsong tren kendaraan listrik yang dinilai hemat energi, sehingga Indonesia berupaya mempercepat produksi baterai kendaraan listrik (brin.go.id, 2022). Nikel, sebagai bahan pembuatan baterai lithium untuk kendaraan listrik akan mempengaruhi iklim pertambangan nikel di Indonesia. Perusahaan tambang akan berbondong-bondong menambang nikel pada berbagai daerah di Indonesia.

Hutan dengan segala ekosistemnya menjadi terancam atas aktivitas penambangan tersebut. Cadangan nikel yang dimiliki Indonesia sebanyak 90% tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara (kompas.com, 2022). Memang, pertambangan nikel tidak akan merugikan wilayah Kalimantan. Akan tetapi, masifnya pengerukan nikel tersebut berdampak lebih besar di daerah Sulawesi dan Maluku tersebut. Lebih dari itu, dua smelter nikel saat ini sedang dibangun di Teluk Balikpapan, salah satunya milik PT Mitra Murni Perkasa (MMP) (mongabay.co.id, 2023). Pembangunan tersebut menyebabkan adanya aktivitas pembukaan area hutan mangrove di Teluk Balikpapan. Kondisi ini mengacaukan konservasi ekosistem laut yang ada.

Penyediaan air bersih, kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan (Yahya, 2018). Artinya, pemindahan ibu kota negara sebagai pusat atau sentral pemerintahan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Tentunya perlu untuk dirancang dan

didiskusikan secara mendalam. Akan tetapi apa yang terjadi? (Erwanti & Waluyo, 2022) menyebut pembentukan UU IKN terkesan terburu-buru. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu komponen penting ini jelas berdampak pada kawasan hutan Kalimantan Timur. Diketahui, jembatan yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara pembangunannya akan mengorbankan hutan mangrove (Mongabay.co.id, 2023). Tak hanya itu, jalan tol sebagai jalur bebas hambatan ini juga dalam prosesnya telah memotong zona penyangga hutan lindung Sungai Wain, rumah bagi puluhan individu spesies rentan yang sekaligus menjadi maskot kota Balikpapan, yaitu beruang madu (Helarctos malayanus).

Prediksi Ulrich Beck Sebagai Pijakan

Segala disrupsi yang terjadi mulai dari integrasi sosial hingga pada ekologi telah diprediksi sebelumnya oleh Ulrich Beck. Beck mendefinisikan suatu keadaan di mana masyarakat mengalami risiko dari kehidupan yang semakin maju. Selanjutnya fenomena yang semacam itu disebut Beck sebagai fenomena masyarakat risiko. Dengan kata lain, semakin maju dan berkembang peradaban manusia, semakin besar pula ancaman dan kemungkinan atas ketidakpastian dalam hidup (Anugrah, dkk, 2023).

Lebih lanjut Beck menjelaskan bahwa risiko yang ia maksud akan berdampak pada rusaknya fisik lingkungan, sosial dan mental. Hal ini banyak disebabkan karena kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bahkan seksual. Apabila bercermin pada konteks pemindahan ibu kota negara, risiko yang terjadi pada masyarakat dan lingkungannya merupakan respon atas kompleksitas pola kehidupan masyarakat modern. Dalam bukunya yang berjudul “Risk of Modern Society”, Beck mengungkapkan bahwa risiko kerusakan lingkungan akan terus beroperasi dalam kehidupan masyarakat modern serta terwujud dengan wacana yang menjadi beban untuk kelangsungan hidup masyarakat (Kusviani, dkk, 2023).

Selain itu, risiko sosial pun turut mengiringi mega proyek pada kepemimpinan Jokowi ini. Risiko sosial dapat dipahami sebagai sesuatu yang nantinya memiliki konsekuensi pada gangguan pola kehidupan masyarakat. Risiko sosial ini dapat menjadi benih tumbuhnya ragam penyakit sosial, seperti halnya konflik sosial yang terjelaskan sebelumnya. Hal ini dapat diidentifikasi dari perubahan sosial yang terjadi, termasuk pergeseran nilai, perubahan struktur sosial dan timbulnya konsekuensi lain.

Namun demikian, modernisasi dan segala ancaman ketegangannya dapat berfungsi sebagai sarana bernalar kritis. Termasuk dalam hal menghadapi kontradiksi yang terjadi serta dampaknya di masa depan. Hal ini dapat diatasi bersama-sama di bawah peran ilmu pengetahuan. Maka, harus disadari dan dipahami betul aneka situasi agar risiko yang merugikan itu tidak menjadi-jadi. Berbarengan dengan risiko yang timbul, modernisasi juga mewujud dalam hal refleksivitas pada bentuk renungan, pikiran, sikap dan tindakan. Pada taraf selanjutnya masyarakat modern dapat terlibat dalam bentuk antisipasi, pengurangan dan pertimbangan untuk diambil dalam menghadapi risiko.

Pada akhirnya, risiko-risiko yang banyak muncul menciptakan lingkaran setan dalam pemindahan IKN. Kemunculan globalisasi, industrialisasi dan dominasi perusahaan besar sebagai wujud kapitalisme lanjut yang berkemungkinan terjadi nantinya dapat melanggengkan ketidaksetaraan di masyarakat. Hal ini terjadi jika kekayaan, sumber daya keterampilan terkonsentrasi di tangan sekelompok tertentu saja.

Dalam konteks ini, lingkaran setan terbentuk ketika risiko-risiko ini saling memperkuat dan memperburuk satu sama lain. Misalnya, ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh kapitalisme lanjut dapat memperburuk kerentanan kelompok-kelompok tertentu terhadap risiko lingkungan, sementara risiko lingkungan yang semakin buruk dapat memperparah ketimpangan ekonomi melalui kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko kolektif dan tanggung jawab sosial serta perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam perubahan sosial dan ekonomi untuk menghentikan spiral negatif yang ada.

The post Memori Masa Depan: Menelusuri Imajinasi Masyarakat IKN 2024 appeared first on APSSI.

Rencana Aksi Global Dan IKN 2045

Sustainable Development Goals (sdgs) mempunyai arti pembangunan berkelanjutan, ini merupakan rencana aksi global yang disusun langsung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ). Rencana yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Adapun secara umum program SDGs disusun untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor, terkhususnya di sektor sosial dan ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam rencana aksi global, dan memang sangat tepat jika 17 tujuan SDGs ini di tujukan ke negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut data dari bappenas.go.id Indonesia telah berhasil mencapai target MDGs yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, dengan upaya pencapaian target SDGs akan menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mencapai point point dalam SDGs.

Berdasarkan data dari kemenkeu tentang laporan pertemuan G20 bali membahas tentang tiga isu yang merupakan topik utama yaitu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi covid-19 dan juga peningkatan kemampuan digital dan literasi digital, serta arus data lintas batas negara. Sehingga Program SDGs dan Juga pertemuan G20 di bali mendorong Indonesia membuat inovasi baru yang memungkinkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah revolusi industri 4.0 sehingga tidak tertinggal oleh negara maju.

IKN adalah ibu kota negara yang dicetuskan pertama kali oleh presiden soekarno dan baru di laksanakan pada pemerintahan presiden jokowi, adapun alasan pemindahan ibu kota negara yang pada awalnya di Jakarta lalu ke kaltim untuk memperbaiki pemerataan sisi ekonomi,penduduk dan mengurangi ketimpangan pembangunan, juga dengan alasan lain ibu kota negara Indonesia sekarang sudah sangat padat sehingga memungkinkan akan terjadi lonjakan masyarakat yang terpusatkan di ibu kota, alasan pembangunan ikn sangat tepat jika dipadukan dengan program SDGs yang menjadi rencana aksi global, serta selaras dengan hasil pertemuan G20 Di Bali beberapa waktu lalu.

Menurut data dari ikn.go.id membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warga, dan juga bagaimana kota tersebut menjadi layak huni, humanis dan liveable, ibu kota nusantara akan menjadi kota yang inklusif, hijau dan berkelanjutan untuk dihuni oleh semua kalangan. Pernyataan diatas merupakan hasil pers bambang susantono selaku kepala otorita ibu nusantara. Namun penulis melihat beberapa hal yang akan menjadi masalah dan perlu diperhatikan dalam menuju ikn 2045.

Menurut data dari dpr.go.id SDM kaltim harus siap menyambut kepindahan ikn, prioritas kaltim menjadi daerah yang ditunjuk sebagai ibu kota nusantara harus sejalan dengan yang diharapkan oleh pemerintahan pusat karena pemindahan ibu kota memerlukan kerja sama dan koordinasi jangan sampai prosesnya menimbulkan permasalahan baru. Sehingga sdm sangat di perlukan sebagai prioritas utama untuk menjalin sinergitas antar pemerintah daerah dan pusat.

Berdasarkan data dari hasil survei badan pusat statistik (BPS) tingkat pengangguran di kaltim yaitu 5.71 persen dan ada 54 desa tertinggal, sehingga penulis menyimpulkan perlu ada keselarasan dan kesiapan masyarakat untuk membangun ibu kota negara, bagaimana bisa mewujudkan masyarakat digital sementara sdm tidak merata di kaltim. Dan kemudian dengan datangnya masyarakat luar kaltim untuk mencari mata pencaharian baru di daerah yang kemungkinan besar banyak lapangan pekerjaan. Tidak merata nya sdm akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial di masyarakat, belum lagi IKN mengambil konsep kota smart, inilah yang menjadi sorotan penulis sehingga membuat komunitas yang berkelanjutan dan merangkul pemuda di kaltim yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan apa itu literasi digital dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan masyarakat digital agar mampu bersaing di lapangan bisnis baru di IKN 2045.

Gagasan Education Digital And Youth Sustainable Community

Kesenjangan sosial yang disebabkan oleh tidak meratanya sdm harus di hindari dikarenakan konsep IKN mengusung konsep smart city sehingga memerlukan masyarakat yang mempunyai kapasitas literasi digital. Ini akan mampu menjadi kekuatan untuk membangun sektor-sektor yang tidak merata seperti perekonomian dan juga sektor lain nya. masyarakat digital akan membantu mewujudkan tujuan dari rencana aksi global SDGs dan hasil dari pertemuan G20 di bali. Pertemuan tersebut membuka peluang Indonesia untuk meminta bantuan ke negara negara maju sebagai panduan untuk menciptakan IKN sebagai superhub di Indonesia. Pusat industri akan ditujukan ke kaltim sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan bagi negara Indonesia. Satu inovasi dari penulis yaitu komunitas pemuda yang bergerak dalam edukasi digital membantu masyarakat yang tidak mempunyai literasi digital, sehingga dalam pengimplementasi kebijakan diperlukan sinergitas pemerintah, untuk ikut dalam acara workshop/sosialisasi dan lain nya. gambaran masyarakat ikn 2045 nanti akan terjadi keberagaman budaya yang akan semakin meningkat bukan hanya terdapat pada etnis tapi ekonomi dan pendidikan, dan kemudian akan menjadi tantangan besar bagi komunitas edukasi digital pemuda yang berkelanjutan.

Komunitasi edukasi digital pemuda yang berkelanjutan di tujukan kepada masyarakat lokal yang memiliki literasi digital rendah, kemudian bergerak pada pemuda sebagai agent off changes, komunitas edukasi digital merekrut pemuda- pemuda lokal yang berprestasi dan juga komunitas ini juga bertujuan menjaga integritas masyarakat Kalimantan timur sebagai daerah yang penuh kearifan lokal sehingga pemuda kaltim lah yang akan mengisi komunitas ini.

Komunitas ini diperlukan karena arah dari ikn dan konsepnya ditujukan kepada teknologi dan informasi yang semuanya berbasis digital, sementara sebahagian besar pengguna teknologi digital adalah pemuda, penggunaan literasi digital sangat diperlukan untuk membuat masyarakat jauh lebih bijak untuk mengakses teknologi. Dalam mewujudkan kota smart sinergitas bukan hanya terjalin pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja, perlu bantuan masyarakat yang akan menjadi tujuan/target untuk mencapai konsep-konsep di IKN 2045.

Strategi Mewujudkan Konsep Kota Smart Melalui Education Digital And Youth Sustainable Community

Berbagai hal harus di persiapkan  untuk mewujudkan masyarakat digital, baik konsep, sasaran, dan keperluan lain nya, dengan komunitas edukasi digital pemuda yang berkelanjutan sebagai inovasi penulis dan ditujukan kepada masyarakat lokal. Adapun berbagai cara yang mampu untuk meningkatkan literasi digital sebagai berikut:

• Memanfaatkan media sosial
• Sosialisasi literasi digital
• Memahami digital culture

3 cara ini menjadi sasaran utama dalam implementasian kegiatan komunikasi edukasi digital pemuda yang berkelanjutan, kemungkinan besar dengan adanya transformasi dari masyarakat luar ke kaltim sebagai ibu kota nusantara akan menjadi pendorong peningkatan edukasi digital di masyarakat, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan teknologi sudah tidak akan terjadi lagi, karena sudah dimudahkan dengan lingkungan yang menjual handphone ataupun alat elektronik lain nya, sehingga masyarakat tidak merasa di susahkan. Yang menjadi tantangan adalah kepenggunan internet itu dipakai secara bijak.

Berdasarkan kerangka diatas sasaran sepenuhnya kepada masyarakat lokal, dikarenakan untuk menciptakan persaingan kepada masyarakat pendatang yang kemudian akan terjadi persaingan bisnis berbasis digital ataupun sektor lain nya. Ikn juga mengedepankan literasi digital sehingga edukasi digital ini bukan hanya untuk pengembangan dalam penggunaan teknologi saja namun untuk sektor pendidikan dan berbagai kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat ikn 2045. Sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini menjadi prioritas pendukung demi terwujudnya masyarakat digital dengan memberikan data dan membantu secara finansial untuk komunitas, penulis mengharapkan kegiatan komunitas edukasi digital pemuda yang berkelanjutan bergerak di sosialisasi,workshop serta pengabdian ke daerah 3 T yang ada di kalimantan. Penulis memberikan manfaat dari komunitas ini adalah terwujudnya masyarakat digital oleh masyarakat lokal terhadap masyarakat pendatang yang mempunyai kapasitas dan daya saing.

Manfaat dari Education Digital And Youth Sustainable Community sebagai berikut:

• Dengan adanya komunitas ini membuka dan meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat lokal yang lebih terbuka dan luas jangkauan
• Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tenaga kerja untuk menambah daya saing terhadap masyarakat pendatang di IKN 2045
• Menurunkan angka kesenjangan pendikan di daerah Kalimantan , komunitas ini dapat membantu pendidikan masyarakat lokal yang pada awalnya tidak mendapat kan efek positif dari pendidikan di daerahnya hingga harus menempuh jarak yang jauh.
• Menciptakan masyarakat digital yang mampu untuk mengembangkan potensi potensi lokal berbasis teknologi digital.

Kesimpulan dan Penutup

IKN menjadi pendorong untuk mewujudkan beberapa point sdgs dan memungkinkan jika konsep kota smart yang menjadi salah satu indikator pembangunan berkelanjutan dan akan menguntungkan beberapa sektor , termasuk mencapai point ke empat pendidikan berkualitas. Serta dengan adanya ikn mewujudkan dari hasil pertemuan G20 dibali. Adanya ikn menjadi identitas nasional yang berorientasi terhadap pembangunan di Indonesia, serta dengan adanya kepenggunaan teknologi ini akan mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia. Tujuan pembangunan juga tidak akan terfokuskan ke daerah jawa lagi sesuai dengan stigma stigma provinsi lain. Ikn sebagai superhub sebagai inspirasi universal yang akan masuk ke berbagai hubungan nya dengan pembangunan ikn. Termasuk dalam kaitan sebagai kota hijau yang berkelanjutan, bertaraf hidup tinggi ini ditengah tantangan perubahan iklim di seluruh dunia dengan menggunakan teknologi.

Dalam pelaksanaan ikn ada empat platform yang terlibat dalam mewujudkan SDGs, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Sangat selaras dengan keterlibatan pembangunan ikn yang mengusung kota smart dengan gagasan penulis yaitu Education Digital And Youth Sustainable Community, harapan besar di taruhkan dalam keterlibatan beberapa pihak yaitu, pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas edukasi digital, pemuda , media dan masyarakat.bentuk partisipasi bukan hanya sebagai pendukung namun mendukung dalam penyebaran informasi, dan juga fasilitator kegiatan dan membantu finansial komunitas , dengan dibawah naungan pemangku kepentingan ini mempermudah langkah anggota komunitas mewujudkan masyarakat digital ditengah tantangan tidak merata nya sdm di Kalimantan. Keunggulan di komunitas edukasi digital pemuda ini bersifat berkelanjutan sehingga generasi yang akan datang terus mengenalkan digital dan manfaatnya bukan hanya pada anggota komunitas tetapi masyarakat yang tidak memiliki kapasitas literasi digital untuk ikut dan bersaing dengan masyarakat pendatang di ibu kota nusantara 2045. Sebagai stake holder untuk mewujudkan kegiatan dalam komunitas ini perlu keterlibatan seluruh pihak dalam elemen masyarakat yang tentunya akan mempermudah implementasi kegiatan-kegiatan yang berada di komunitas education digital and youth sustainable community.

The post EDUCATION DIGITAL AND YOUTH SUSTAINABLE COMMUNITY; Upaya Pemuda Mewujudkan Masyarakat Digital Menuju Smart IKN 2045 appeared first on APSSI.

Kebijkan pemindahan Ibu kota Indonesia menjadi salah satu program pembangunan yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Banyak pro dan kontra yang menyertai adanya kebijakan ini. Pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang sederhana karena ini berarti akan terjadi banyak pergeseran baik dari segi sosial, ekonomi, dan kultural yang selama ini terpusat di Jawa. Anggaran dana yang besar di tengah hutang negara yang tinggi, baru terlewatinya masa pandemi Covid-19 dan masih dalam tahap pemulihan di berbagai faktor membuat proyek ini banyak diragukan. Di satu sisi urgensi dari pemindahan ibu kota dianggap harus dilakukan dengan segara karena memiliki potensi strategis untuk melahirkan multiplier effect. Kalimantan Timur dipilih sebagai tempat ibu kota baru untuk mengubah pandangan jawasentris menjadi Indonesia sentris. Program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Pemindahan ibu kota negara merupakan suatu proyek dan kebijakan strategis yang prestisius. Tentu saja dalam perancangan dan pembangunannya harus dikawal dengan bijak. Permasalahan yang terjadi di ibu kota saat ini seperti kemacetan, banjir, ketimpangan sosial, polusi udara, over capacity, bahkan adanya perkiraan Jakarta akan tenggelam membuat urgensi pemindahan ibu kota semakin mendesak. Wacana besar ini selaras dengan resiko yang akan dihadapi terutama jika berkaitan dengan mitigasi bencana dan bayang-bayang eksploitasi, ditambah dengan adanya potensi perubahan iklim yang mengancam. Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana membuat upaya mitigasi menjadi sesuatu yang harus disusun secara matang. Bagaimanakah cara agar potensi bencana dapat dimitigas dan era eksploitasi dapat diakhiri sehingga konsep sustainable forest city dapat direalisasikan di IKN? Gagasan ini akan disusun menggunakan prespektif sosiologi untuk menganalisis secara komprehensif.

Pembangunan ibu kota negara merupakan proyek kompleks karena tidak hanya pembangunan secara fisik tetapi juga kontruksi sosial masyarakat terutama dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini selaras dengan Teori Konstruksi sosial oleh Peter L. Berger yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Kontruksi sosial merupakan gambaran kehidupan setiap individu terhadap lingkungannya melalui proses tiga tahapan.

Tahap pertama adalah proses eskternalisasi, dimana Masyarakat yang akan menempati ibu kota nantinya harus menyesuaikan diri dengan sosiokultural untuk membentuk modal sosial baru. Kemudian tahap objektivikasi yaitu menyatunya interaksi sosial dengan lembaga yang terinstitusionalkan dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah yang harus ditaati. Lalu yang terakhir yaitu internalisasi sebagai proses bagaimana masyarakat dapat mengidentifikasikan fungsi dan peran individu dalam upaya mitigasi bencana. Gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan awarness dalam mencegah terjadinya bencana, mengakhiri eksploitasi, dan mewujudkan keberlanjutan gagasan forest city dalam pembangunan IKN.

Pemindahan ibu kota sudah diwacanakan sejak beberapa waktu silam. Tetapi keputusan serius mengenai pemindahan ibu kota baru diambil pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Dengan berbagai pertimbangan, observasi, dan analisis yang dilakukan Kalimantan Timur menjadi wilayah yang strategis untuk pemindahan Ibu Kota Indonesia. Besarnya program ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak dan mengundang perdebatan dari berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan pemindahan ibu kota adalah kebijakan yang sangat vital bagi pembangunan sebuah negara. Pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup masyarakat seperti halnya persediaan makanan, air bersih, kelayakan infrastruktur, keamanan dari ancaman bencana, serta tunjangan fasilitas teknologi di IKN nantinya. Selain kebutuhan akan fasilitas hidup terdapat juga pertimbangan dalam hal interaksi sosial dan sumber daya manusia yang akan menempati IKN. Dengan wilayah yang baru ditempati maka masyarakat disana harus secepatnya beradaptasi untuk dapat membangun modal sosial. Kearifan lokal dari masyarakat harus dibentuk untuk menumbuhkan keharmonisan yang berpegang pada nilai dan norma di Indonesia. Sehingga masyarakat memiliki bekal modal sosial dan pengetahuan kearifan lokal yang mumpuni agar siap menghadapi ancaman bencana.

Belum lagi bahaya climate change serta permasalahan alam yang harus di ditanggulangi dan dicegah. Masyarakat Kalimantan Timur memiliki kekhawatiran terkait adanya pembangunan IKN. Memang wilayah IKN yang telah direncanakan oleh pemerintah berada pada dataran yang tinggi, akan tetapi pemukiman masyarakat pribumi sekitar wilayah tersebut berada di dataran rendah sehingga sering terjadi banjir. Masyarakat disana khawatir dengan dibangunnya IKN dapat menimbulkan bencana banjir dan bencana lainnya. .menurut data statistik yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) berbagai bencana alam telah melanda Kalimantan Timur. Terdapat 54 bencana pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebanyak 121 bencana yang terjadi. Pada tahun 2021 tercatat ada 22 bencana. Sedangkan pada tahun 2022 ada 17 bencana Hal ini mengharuskan pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai bencana alam dan memitigasi agar tidak terjadi bencana yang lebih parah akibat pembangunan IKN.

Wilayah IKN ini merupakan perhutanan yang digunakan untuk penanaman pohon akasia dan eucaliptus sebagai bahan baku kertas. Selain itu wilayah ini juga banyak terdapat area tambang batu bara yang erat kaitannya dengan eksploitasi. Karena itulah kebijakan mitigasi bencana dalam pembangunan IKN merupakan hal yang penting untuk menjamin kelayakan berdirinya sebuah ibu kota negara. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi di IKN harus mampu memberikan perlindungan dari ancaman bencana baik kepada masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Kebijakan dan teknologi yang ada diharapkan bisa mengurangi bencana dan meminimalkan dampak perubahan iklim yang sedang terjadi.

Upaya mitigasi yang dilakukan dapat diadopsi dari tahapan teori konstruksi sosial yang dibawakan oleh Peter L Berger. Pada tahap pertama terdapat proses eksternalisasi dapat tercermin dari kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara. Dengan adanya UU ini maka masyarakat dan seluruh elemen negara yang terlibat harus mematuhinya. Termasuk kebijakan mengenai penataan ruang dan penanggulangan bencana pada Bab V pasal 19. Tetapi kebijakan ini masih diatur dalam narasi garis besar sehingga membutuhkan kebijakan turunan untuk upaya mitigasi bencana yang lebih tepat sasaran.

Selanjutnya pada tahapan objektivikasi dapat tercermin dari adanya dukungan pengaplikasian teknologi yang kian mutakhir. Pada ranah kebencanaan terdapat tekonologi untuk mencipatakan early warning system yang dapat dipasang pada setiap titik rawan. Kompleksitas bencana yang mungkin terjadi membuat pemasangan early warning sistem harus terintegrasi secara maksimal. Untuk itu diperlukan peta bencana yang akurat dan acsessible. Peta bencana harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap masyarakat yang meninggali ibu kota baru. Lebih jauh upaya mitigasi bencana harus dilakukan sedini mungkin untuk merancang infrastruktur yang tahan bencana dengan adaptasi model arsitektur ramah lingkungan.

Kondisi geografis Pulau Kalimantan yang banyak terdiri dari hutan, gunung, sungai, dan pantai mengharuskan rancangan bangunan yang akan dibangun memiliki teknologi tahan bencana. Dibutuhkan juga rancangan mitigasi bencana untuk mengakhiri era eksploitasi yang bertujuan

mewujudkan konsep forest city dalam pembangunan IKN. Forest city sendiri adalah sebuah konsep pembangunan yang mengelola dan menjaga ekosistem hutan untuk mengantisipasi perubahan iklim, bencana lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengedepankan asas keberlanjutan. Untuk itu diperlukan keselarasan antara rancangan mitigasi bencana dan implementasi kebijakan sehingga mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan dengan konsep forest city di IKN.

Dalam proses internalisasi yang dijelaskan oleh Berger dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul untuk menempati ibu kota baru. Pemilihan ini berdasarkan seleksi prioritas yang diharapkan mampu memberi kesempatan untuk menciptakan masyarakat yang aware terhadap bencana. Upaya ini dapat dilakukan dengan sosialisasi secara berkelanjutan guna menumbuhkan modal sosial di masyarakat. Para korporat perusahaan yang berinvestasi dalam pembangunan IKN memiliki peran besar dalam pembangunan IKN berbasis mitigasi bencana. Dengan pemahaman dan implementasi bagi semua elemen maka akan berlangsungnya ketahanan bencana di IKN secara berkelanjutan.

Perpaduan antara smart teknologi, kesiapan infrastruktur dan pembangunan modal sosial masyarakat akan membuat bencana dapat dicegah dan dihadapi dengan kesiapan yang baik. Sehingga era eksploitasi dapat diakhiri dan dampak dari potensi terjadinya bencana bisa diminimalisir. Jika rancangan mitigasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, nantinya bisa dijadikan rujukan sebagai kota tahan bencana untuk menanggapi bencana di masa depan yang semakin tidak terelakan. Disamping itu program pembangunan ibu kota Nusantara akan dapat terealisasi dengan memiliki multiple effect yang maksimal bagi semua sektor. Sehingga cita-cita untuk membuat pembangunan menjadi Indonesia sentris bisa terwujud dengan konsep berkelanjutan.

Indonesia sebagai laboratorium bencana sudah seharusnya memiliki kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang, terutama untuk Ibu Kota Nusantara nantinya. Tingginya resiko eksploitasi ditambah dengan perubahan iklim yang kian tidak terhindarkan membuat Indonesia harus memiliki konsep pembangunan berbasis forest city. Dengan adanya pemanfaatan teknologi early warning sistem yang terintegerasi secara maksimal serta diimbangi pembangunan modal sosial masyarakatnya adalah bekal yang wajib disiapkan. Cita-cita besar untuk mengubah pembangunan menjadi Indonesia sentris dengan konsep forest city harus mampu dikonstruksikan secara sosial. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mengawal dan merealisasikan Ibu Kota Nusantara ini agar sesuai dengan gagasan yang telah disetujui. Kebijakan pembangunan yang sangat prestisius ini diharapkan mampu membangun sustainable forest city yang memiliki ketahanan bencana. (BNPB, 2023)

The post IKN DISASTER RESILIENCE: ERA MITIGASI MENGAKHIRI ERA EKPLOITASI DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE FOREST CITY appeared first on APSSI.

Pendahuluan

Hubungan antara masyarakat dan elite di banyak arena sosial menjadi salah satu kunci dalam arah transformasi negara bangsa, yaitu arah kemunduran atau kemajuan. Sosiologi melacak hubungan masyarakat dan elite melalui konsep-konsep kunci sosiologis, dalam berbagai mahzab berbeda, termasuk di antaranya yang menjadi fundamen adalah kepentingan, kekuasaan, stratifikasi, hingga nilai-norma (pengetahuan). Pada konteks masyarakat Indonesia yang saat ini memasuki tahun politik (2023-2024), sosiologi akan melihat bagaimana hubungan masyarakat dan elite akan mengalami eskalasi yang melibatkan hubungan kekuasaan, kepentingan, stratifikasi dan pengetahuan.

Hubungan sosiologis masyarakat dan elite dalam ruang demokrasi dan digitalisasi keindonesian di tahun politik perlu mendapatkan amatan, kajian dan advokasi. Hal ini tidak terlepas bagaimana sejarah hubungan tersebut diwarnai oleh dominasi dari elite terhadap masyarakat. Akibat dominasi elite adalah marjinalisasi masyarakat dalam merealisasikan keadilan sosial ekonomi, politik, dan HAM (Hak Asasi Manusia). Proses dominasi berlangsung melalui penempatan masyarakat hanya sebagai obyek yang dieksploitasi untuk tujuan-tujuan seksional elitis.

 

Secara khusus pada fase tahun politik 2023 dan secara umum dalam nation-state building, sosiologi memiliki kepentingan mentransformasi hubungan masyarakat dan elite berbasis pada prinsip inklusifitas, yaitu kesetaraan, menempatkan semua aktor sebagai subyek, berorientasi pada keadilan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu APSSI menyelenggarakan KNS X dengan tema “Hubungan Masyarakat dan Elite Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”.

Sub-tema

• Identitas, Masyarakat dan Elite dalam Pemilu Indonesia (kode: 1-HM)
• Agama dalam Hubungan Elite dan Masyarakat dalam Pembangunan (kode: 2-HM)
• Gender, Kesataraan Berpolitik dan Kepentingan Publik (kode: 3-HM)
• Kekuasaan, Pembangunan dan Krisis Lingkungan (kode: 4-HM)
• Masyarakat, Adat dan Perhutanan Sosial (kode: 5-HM)

TIME LINE

#1

PENGIRIMAN ABSTRAK

05 April - 05 Mei 2023

#2

PENERIMAAN EXTENDED ABSTRACT/FULL PAPER

01 APRIL - 25 MEI 2023

#3

PENGIRIMAN FULL PAPER

01 - 25 MEI 2023

#4

PEMBAYARAN KONTRIBUSI

01 - 25 MEI 2023

#5

RAPAT PENGURUS

07 JUNI 2023

#6

KNS X APSSI

08 JUNI 2023

#7

PUBLISH PROSIDING

30 JUNI 2023

The post KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI (KNS) X appeared first on APSSI.

Sekjen APSSI, Novri Susan yang membuka kegiatan workshop ini menuturkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memaksimalkan visibilitas, aksesibilitas jurnal ilmiah sehingga bisa terlaksana otomatisasi proses pengelolaan jurnal. “Kita berupaya mengoptimalkan kualitas penerbitan jurnal ilmiah, khususnya bagi jurnal-jurnal yang menjadi mitra APSSI,” ujar Novri.

Guna mewujudkan optimalisasi kualitas penerbitan jurnal ilmiah yang diinisiasi bidang Jaringan Jurnal APSSI, maka diundang narasumber kompeten yang merupakan editor dan reviewer dari jurnal terakreditasi nasional, Syamsul Bakhri, M.Sos. Dalam kesempatan tersebut, dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan itu menjelaskan pedoman akreditasi jurnal ilmiah nasional dan indeksasi. Bahkan tak hanya itu, Syamsul Bakhri menyampaikan strategi minimal yang membuat jurnal bisa terindeks Scopus dan WOS.

“Tipsnya adalah perhatikan H-index penulis. Semakin tinggi H-Index Scopus ID nya, semakin baik. H-index editor harus lebih tinggi daripada reviewer. Perhatikan pula keunikan dari focus dan ruang lingkup jurnal/super specialis. Team CSAB Scopus biasa mereject jurnal yang aim and scope sudah ada contohnya di jurnal yang terindeks scopus. Untukn pemilihan editor jurnal, setidaknya perwakilan editor minimal dari 3 benua,” ujar Syamsul Bakhri.

Tema Manajemen Open Jurnal Akses pada Workshop online ini cukup menarik perhatian para pengelola tidak hanya dari bidang Sosiologi tapi juga ada dari Bidang Ilmu Komunikasi, Perikanan dan Teknik. Besar harapan agar dilaksanakan kegiatan lanjutan berupa praktik dan assessment pengelolaan jurnal. “ Kita akan jadikan workshop ini sebagai pembuka jalan bagi kemitraan pengelola jurnal khususnya bidang Sosiologi se-Indonesia,” ujar Dr. Argyo Demartoto, M.Si sebagai Ketua Bidang Jaringan Jurnal APSSI. (mrs)

The post Bidang Jaringan Jurnal APSSI Menggelar Workshop Online Manajemen OJS appeared first on APSSI.

apssinews…. Desa Barambai Kolam Kanan mungkin tidak banyak dikenal, tetapi potensi desa ini sungguh luar biasa. Desa Barambai Kolam Kanan adalah salah satu dari 11 Desa di Wilayah Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 1970 di era pemerintahan Presiden Soeharto, Barambai adalah suatu daerah transmigrasi yang berada dalam Kecamatan Rantau Badauh, kemudian pada tahun 1986 Kecamatan Rantau dan Kecamatan Barambai.

Luas wilayah Kecamatan Barambai 261.81 km² dan Desa Barambai Kolam Kanan adalah 27 km persegi yang terdiri dari 13 RT, dan 3 RW. Desa Barambai Kolam Kanan berada pada ketinggian 0,2-3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi kawasan rawa.

Penduduk desa Barambai mayoritas berasal dari Bali inilah yang membuat Desa Barambai menjadi unik. Jika anda berkunjung kedesa ini, maka akan terasa sedang berada di Bali, mereka membawa serta tradisi mereka ke Desa Barambai. Desa ini memiliki Pura besar yang bernama Pura Agung Widya Nathayang menjadi sentral peribadatan umat Hindu Bali.

Penduduk di sini rata-rata menggantungkan hidupnya sebagai petani. Secara sosial mereka berdampingan secara damai dengan warga Suku Banjar, Jawa, dan suku Bakumpai.

Prodi Sosiologi ULM mulai rintisan program tahun 2020, dengan menerjunkan sejumlah mahasiswa untuk melakukan serangkaian observasi dan kemudian dimatangkan tahun 2021 melalui sosiologi mengabdi. Dukungan yang kuat pemerintah desa dan pihak Kecamatan Barambai, telah berhasil membuat profil desa dan peta desa. Tahun 2022 program terus berproses yaitu merancang Desa Barambai Kolam Kanan sebagai desa wisata berbasis budaya.

Dalam kunjungan di Kalimantan Selatan (Kamis 1/12/2022), Sekjend Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) Novri Susan, PhD mengapresiasi kerja prodi sosiologi ULM dan hari ini berkesempatan untuk meresmikan Desa Literasi di Desa Barambai Kolam Kanan Menuju Eco-Cultural Tourism. Dalam sabutannya menyemangati generasi muda desa bahwa desa Barambai ini memiliki potensi besar untuk berkemajuan. “Ini adalah bagian penting dari stranfer pengetahuan sebagai basis utama transpormasi masyarakat”.

Kepala Desa Barambai Kolam Kanan mengucapkan teruma kasihnya atas kunjungan APSSI dan pendampingan Prodi Sosiologi ULM. “desa kami siap maju dan tentu saja kami tidak dapat bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak.” Imbuhnya.

Kegiatanyer peresmian Desa Literasi diakhiri dengan penyerahan sejumlah buku untuk perpustakaan desa dan remaja desa oleh Sekjend APSSI Novri Susan, PhD dan Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat APSSI, Setia Budhi. Selain dari kalangan mahasiswa juga aktif beberapa dosen Ismar Hamid, Khairussalam dan Panggih Prabowo dari Prodi Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat.

The post Desa Literasi Menuju Eco-Cultural Tourism Aksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat APSSI – Prodi Sosiologi ULM appeared first on APSSI.

Foto: Loknas APSSI 2022

Berkaitan dengan kegiatan ini, APSSI memberikan rekomendasi:

Pemerintah harus melakukan transformasi sosial berbasis perlindungan lingkungan melalui;

• Pemberdayaan aktor-aktor strategis perlindungan lingkungan seperti UMKM, generasi digital, dan komunitas-komunitas digital lainnya.
• Pembuatan kebijakan regulatif masyarakat digital yang berbasis pada moral conscience kemanusiaan, akar pengetahuan lokal, keadilan sosial dan inklusivisme.
• Peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan lingkungan dari aktivitas industri besar.

APSSI akan berkontribusi dalam transformasi sosial menuju green digital society melalui;

• Penelitian partisipatoris perkembangan dan dinamika masyarakat digital terkait dengan moral conscience atas lingkungan alam dan sosial.
• Pemberdayaan sosial green digital society dalam kluster ekonomi hijau untuk aktor-aktor UMKM dan desa.
• Pengembangan kurikulum green digital society dalam peningkatan keahlian lulusan sosial dalam mengelola trasnformasi masyarakat digital.
• Advokasi kebijakan terkait transformasi green digital society.
• Mendorong konsep green digital society sebagai fondasi desain sosial IKN Nusantara.

Surabaya, 10 November 2022

Novri Susan, PhD (Sekjen APSSI)

Dr. Harmona Daulaya (Ketua Umum APSSI)

The post Rekomendasi APSSI Mencapai Keberlanjutan Indonesia appeared first on APSSI.