APSSI telah melakukan survei terkait persepsi masyarakat terkait dampak krisis multidimensi global baik ekonomi, pangan dan kerusakan lingkungan dan konsep kepemimpinan untuk menjaga keberlanjutan Indonesia. Metode Survei menggunakan pendekatan statistik deskriptif non-hipotesis. Pelaksanaan survei ada di enam kluster kepulauan yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Bali-NTT-Papua dengan...
portalAPSSI.id- Krisis global bersumber dari ideologi modernisme yang menciptakan struktur eksklusif dalam masyarakat dunia. Struktur ekslusif dalam politik ekonomi mendorong praktik kekuasaan formal (negara) yang destruktif terhadap tatanan sosial lokal (kearifan lokal) melalui penyeragaman kelembagaan pemerintahan, ekspolitasi alam beroreintasi ekspor bahan mentah, dan pemusatan kebudayaan. Konsekuensi...
Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi politik hebat pada fase pemerintahan Soeharto. Krisi yang menyebabkan eskalasi konflik antara rakyat dan pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi masa itu memicu serangkaian aksi demonstrasi dan bahkan penjarahan serta pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa. Ekonomi memang sangat krusial sehingga negara harus memikirkan kedaulatan...
Penegakan hukum di negeri ini memang masih layaknya pisau; tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aparat penegak hukum; mulai polisi, jaksa dan hakim, sangat begitu garang ketika menangani dan menghukum pelaku kejahatan/tindak pidana dari kaum papa. Garangnya para penegak hukum sudah dimulai sejak proses penyidikan...
Pic: katadata.com portalapssi--- Selama ini, Indonesia digambarkan sebagai negara dunia ketiga, atau disebut juga sebagai negara periferi. Indonesia sebagai negara dunia ketiga hanya mendapatkan porsi sebagai negara produksi dan reproduksi, dengan alat dan modal dari orang-orang yang berasal dari dua negara dunia yang lain yaitu negara...
Sosiologi Bicara---Dalam sejarah peradaban dunia, sungai kerap menjadi sentral peradaban umat manusia. Sungai dimanfaatkan untuk jalur transportasi, sungai untuk jalur perdagangan, sungai untuk sumber irigasi pertanian, sungai untuk sumber air minum dan sungai menjadi ruang sosial masyarakat untuk mengobrol sambil mencuci pakaian, mandi dan memberi...
SECARA legal, persoalan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022. Dalam UU tersebut, pemerintah menetapkan IKN berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Cakupan wilayah IKN mencapai 256.142 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara...
Pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) ke Penajam Paser Kaltim telah mendapatkan pengsahan berdasar UU No. 3/2022 tentang IKN. Berkaitan dengan kebijakan ini, APSSI mengadakan survei persepsi masyarakat Indonesia yang diselenggarakan 1-14 Mei 2022. Survei menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi yang dilaksanakan berdasar keterwakilan pulau...